Prokal.co - Penyampaian rekomendasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PPU Tahun Anggaran 2024 menunjukkan peran aktif legislatif dalam pengawasan eksekutif.
Rapat Paripurna yang diadakan beberapa waktu lalu menjadi momentum penting bagi DPRD PPU untuk mengkritisi dan memberikan arahan lebih lanjut atas pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Wakil Ketua Satu DPRD PPU, Raup Muin mengungkapkan bahwa, terdapat 24 poin rekomendasi yang disampaikan kepada Pj Bupati PPU. Menurut Raup, penyampaian rekomendasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dimandatkan kepada DPRD.
“Sangat banyak rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. Memang tidak secara spesifik, namun lebih secara umum yang bersifat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat PPU,” kata Raup usai paripurna.
Raup juga menambahkan bahwa meskipun rekomendasi tersebut bersifat normatif, tujuannya jelas yaitu untuk menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pemerintah daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Saat penyampaian rekomendasi ada 24 poin yang disampaikan, tetapi saya pikir itu normatif saja, tidak ada yang bersifat spesifik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Raup menegaskan bahwa tugas pengawasan DPRD tidak hanya sebatas formalitas semata, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab mereka kepada konstituen.
“Memang yang namanya DPRD yang berada di tingkat pengawasan sesuai aturan yang berlaku yah kami lakukan. Itu juga bagian daripada tugas kami untuk pengawasan,” ucap politkus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Proses pengawasan yang dilakukan DPRD melalui penyampaian rekomendasi ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk lebih responsif dan efektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan yang ada, DPRD PPU juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan bisa diimplementasikan dengan efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik serta kehidupan masyarakat PPU secara umum.
Raup Muin menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan rekomendasi DPRD akan sangat bergantung pada seberapa jauh kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam satu visi.
“Keberhasilan ini tidak hanya milik satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan DPRD yang berlandaskan pada kepentingan bersama, yakni masyarakat PPU,” tuturnya.
Sebagai bagian dari proses pengawasan, DPRD PPU berencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap hasil tindak lanjut dari setiap rekomendasi yang diberikan.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi alat kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa semua poin rekomendasi benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. (kim/adv/30pro/apr)
Editor : Wawan