Prokal.co - TANA PASER - Panitia Khusus (Pansus) II DPRD tengah fokus menyelesaikan draft beberapa rancangan peraturan daerah (raperda), salah satunya adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Raperda sebelumnya banyak dikeluhkan oleh pedagang lokal karena banyak tumbuh toko swalayan modern dan tidak diatur lokasi, jadwal bila dan jumlahnya di tiap kecamatan.
Ketua Pansus II Yairus Pawe mengatakan pertemuan selanjutnya akan memanggil masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pemilik sewa gedung toko swalayan modern ke DPRD agar merumuskan kebijakan terbaik.
"DPRD menginginkan ada iklim usaha yang sehat baik untuk pelaku usaha dari luar daerah dan juga di dalam daerah," kata Yairus, Jum'at (31/5).
Dalam draft yang masih disusun, ada perubahan yang akan dirubah yaitu batas jumlah toko swalayan modern di tiap kecamatan, jaraknya di tiap jalan, sampai jadwal bukanya jangan sampai 24 jam. Yairus menilai operasional toko modern sampai 24 jam tentu mengganggu toko kelontongan lokal.
"Yang jelas semua pelaku usaha harus mendapatkan hak yang sama dan adil," kata politikus PDI-Perjuangan itu.
Wakil ketua Pansus II Abdul Aziz menegaskan dalam pertemuan rapat berikutnya, pemilik sewa toko swalayan modern harus hadir.
"Kita masih punya waktu sebulan lebih sebelum pengesahan," kata Aziz. (Adv/jib)
Editor : Wawan