Prokal.co, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menindaklanjuti laporan warga tentang sengketa lahan di kawasan RT 35 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan. Dalam waktu dekat, wakil rakyat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait.
Ada pun sengketa lahan melibatkan warga dan sebagian lahan dikuasai Pemkot Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Laisa Hamisah mengatakan, kabarnya Pemkot Balikpapan sudah memiliki aset seluas 4,5 hektare.
Kemudian telah melakukan pembebasan lahan masyarakat. Namun informasi yang diterima DPRD Balikpapan, ada warga merasa belum pernah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah daerah.
Sehingga warga menuntut ganti rugi atas lahan mereka. Total luas sekitar 2.300 meter persegi. “RDP menindaklanjuti laporan dari ahli waris yang merasa belum menerima ganti rugi atas lahan yang telah dikuasai Pemkot Balikpapan,” ungkapnya.
Namun untuk membuat masalah klir dan jelas, DPRD Balikpapan perlu melakukan RDP. Sehingga ada upaya mencari solusi untuk membantu warga. Ahli waris menuntut sisa ganti rugi lahan karena merasa belum menerima ganti rugi.
“Bahkan ahli waris belum pernah menjual lahan mereka ke pihak lain, termasuk Pemkot Balikpapan,” ucapnya. Laisa menduga kemungkinan ada kesalahan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran ganti rugi.
Kecurigaan karena melibatkan nama yang sama yaitu La Adi. Pemilik lahan bernama La Adi mengaku tidak bisa tanda tangan, melainkan hanya tanda jempol. “Berdasarkan surat menerima tanda terima (dari pemkot) atas nama La Adi dan bagus tanda tangannya,” jelasnya.
Ahli waris mempertanyakan siapa yang menerima dana pembebasan lahan. “Siapa yang menerima keluarga atau siapa,” katanya. DPRD Balikpapan akan bertemu dengan BKAD Balikpapan untuk memastikan kejelasan status pembayaran lahan. (din)
Editor : Wawan