Kasus Pencabulan Masih Terjadi, DPRD Pertanyakan Status KLA

Dina Angelina • Dipublikasikan Selasa, 25 Juni 2024 | 11:34 WIB
Photo
Photo

Prokal.co, BALIKPAPAN – Kota Minyak terus bersiap menyiapkan diri agar bisa menyandang status menuju kota layak anak (KLA). Termasuk berkolaborasi dengan stakeholder untuk ikut mendukung hal tersebut.

Teranyar dengan melakukan revisi perda kawasan sehat tanpa rokok (KSTR) dengan memperluas wilayah KSTR dan meniadakan iklan rokok. Itu semua komitmen agar Balikpapan bisa meraih gelar KLA dengan paripurna.

Namun di tengah semua upaya ini, laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur masih terjadi. Kasus ini menimpa anak usia 12 tahun yang berstatus anak berkebutuhan khusus. Dugaannya dicabuli oleh ayah tiri.

Hal ini sangat disayangkan oleh DPRD Balikpapan. Anggota Komisi IV Asep Ahmad Sapturi mengatakan, marak kasus pencabulan tak bisa dianggap hal sederhana. Bahkan seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemkot Balikpapan.

“Terutama bagi OPD terkait karena masih adanya kasus pencabulan anak di bawah umur di Balikpapan,” ujarnya. Asep menambahkan, ini seperti tidak sejalan dengan gerakan yang dilakukan dalam mengejar predikat KLA.

“Semoga status menuju KLA tidak hanya bentuk seremonial atau formalitas saja. Namun ada aksi sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya. Dia mengajak semua stakeholder ikut terlibat dalam mewujudkan KLA.

“Bukan hanya seremonial untuk menyenangkan pimpinan. Tapi benar-benar berjalan,” ucapnya. Asep menyarankan, Pemkot Balikpapan bisa menyentuh sampai ke tingkat paling bawah seperti RT.

Harapannya pelaksanaan KLA bisa langsung dirasakan masyarakat. Itu membutuhkan Peran RT, kelurahan, dan camat memberikan edukasi kepada masyarakat. Contohnya edukasi penanganan atau dukungan saat ada kasus terhadap anak di lingkungan sekitar.

Menurutnya jika semua tersosialisasi dengan baik, maka semua pihak bisa berperan mewujudkan KLA. Termasuk mencegah terjadinya kejadian pelecehan dan kekerasan terhadap anak. “Semua bisa diminimalisasi sejak dini,” tuturnya.

Dia menyarankan, Pemkot Balikpapan menggandeng ulama atau tokoh agama agar memberi penjelasan kepada masyarakat dengan pendekatan agama. Masyarakat bisa sadar menjaga perilaku dari tindakan tidak baik. (din)

Editor : Wawan
dprd balikpapan