Prokal.co, BALIKPAPAN – Dalam rapat kerja bersama DPR RI, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sempat melontarkan pernyataan kontroversial. Dia ingin membatasi usia masuk SD hanya berlaku bagi calon peserta didik berusia 7 tahun.
Hal ini mendapat tanggapan keras dari Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan. Dia menilai ide menteri ini tidak bisa diterapkan karena akan berdampak pada anak yang telah berusia lebih dari 7 tahun tidak bisa bersekolah.
“Kalau umur seperti diblok tidak mungkin. Masa semua disuruh punya bayi tabung saja,” ucapnya. Menurutnya tetap ada batasan usia, tapi lebih prioritas bagi peserta didik yang saat memasuki tahun ajaran baru sudah berusia lebih dari 7 tahun.
Namun bukan berarti mereka yang kurang atau lebih dari 7 tahun tidak bisa mendaftar dan tak masuk sistem. “Tidak bisa diterima lebih dari usia 7 tahun. Statement menteri masa tidak boleh lebih. Jadi usia 6 tahun 2 bulan tidak bisa masuk sekolah,” katanya.
Ini tentu peraturan yang tidak nyaman dan mengganggu anak untuk mengenyam pendidikan. Bagaimana anak usia 6 tahun lebih atau di bawah 7 tahun tidak bisa diterima SD.
“Tapi kalau lebih dari 7 tahun juga tidak bisa. Kan tidak mungkin. Masa mau bayi tabung biar semua orang bisa lahiran bersama saat tahun ajaran,” ungkapnya. Parlindungan menyarankan agar menteri seharusnya melihat kondisi secara umum.
Indonesia tidak bisa hanya melihat kondisi di Jakarta. Seharusnya melihat kondisi sekolah di daerah. “Lihat pemetaan sekolah, pemerataan penduduk, kesempatan bekerja,” ujarnya.
Ini baru bicara SD, belum lagi soal sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Dia melihat pada beberapa kasus, anak harus bekerja dulu untuk bisa sekolah. “Ada yang bantu orangtua asyik kerja, baru sadar untuk sekolah,” tandasnya. (din)
Editor : Wawan