Prokal.co, BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim berencana menindak aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat judi online. Imbas temuan pengguna judi online sudah merajalela. Termasuk ASN yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat.
Rencana ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan Laisa Hamisah. Dia mengatakan, judi online sudah meresahkan dan bahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Bagaimana banyak orang mulai tergoda untuk mencoba judi online.
"Ini merusak pribadi dan keluarga. Contohnya sudah banyak di berbagai daerah," katanya. Keluarga terancam hancur karena ada yang terlibat judi online. Ini merusak ketentraman hingga keuangan rumah tangga.
Apalagi jika sampai ada ASN yang ikut menjadi pelaku judi online, Laisa sangat menyayangkan hal tersebut. Dia mendukung apa saja upaya yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memberantas judi online.
Laisa menyarankan di tingkat daerah bisa dimulai dengan arahan dari wali kota. Kemudian memerintahkan sekretaris daerah agar mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan.
“Sanksi dari lisan, tulisan, atau hingga pemberhentian. Nanti pelacakan tetap dari aparat seperti Kepolisian dan Satpol PP,” ucapnya. Sementara terkait rencana Pemprov Kaltim, dia menyarankan bisa dengan sanksi bertahap bagi ASN pelaku judi online.
Seperti melalui teguran secara lisan terlebih dahulu. Apabila setelahnya mereka masih melanggar akan mendapat sanksi lebih tegas. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai pemberhentian kerja.
“Karena judi online sangat merusak. Kami tentu mendukung rencana Pemprov Kaltim," ucapnya. Menurutnya ini salah satu upaya memberantas judi online yang kian meresahkan. Dia berharap, masalah ini juga mendapat perhatian serius dari aparat.
Sehingga masyarakat lepas dari judi online. "Pemerintah juga bisa memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online," tuturnya. Sementara tugas penindakan seperti razia dan pencarian bandar judi dilakukan oleh aparat pemerintah. (din)
Editor : Wawan