Prokal.co, PENAJAM- Sekretaris Komisi III DPRD PPU Thohiron menyoroti keberadaan aset Pemda PPU di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Thohiron mengungkapkan sejumlah tantangan dan kekhawatiran terkait pengelolaan aset tersebut di tengah peralihan kewenangan dari daerah ke pusat.
“Kalau ini kan terkait dengan IKN kan berhadapan dengan pemerintah pusat. Kalau aset itu aturannya selama pemerintah pusat bisa berkehendak yah agak susah. Itu terkait dengan benturan aturan. Mau kita sih jangan diambil, tetapi apakah pemerintah pusat mau,” ujar Thohiron.
Menurutnya, ada konflik aturan yang membuat sulit bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan aset-aset tersebut. Pemerintah pusat menganggap seluruh barang milik pemerintah kabupaten (Pemkab) dan provinsi sebagai milik pemerintah pusat, meskipun dalam hal pengelolaannya masih di tangan Pemda.
“Pemerintah pusat ini kan menganggap seluruh barang milik pemkab dan provinsi itu kan milik pemerintah pusat, cuma dalam hal pengelolaannya saja,” jelas Thohiron.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dapat dengan mudah meminta aset-aset tersebut sesuai dengan kebutuhan karena memiliki kewenangan tertinggi. Thohiron mengungkapkan keinginan pemerintah daerah untuk tetap memiliki aset-aset tersebut agar dapat digunakan secara produktif di masa depan.
“Mau kita sih jangan (diambil), tetapi apakah iya pemerintah pusat mau mengganti. Mau kita sih tetap menjadi milik kita supaya kita bisa punya aset yang produktif nantinya. tetapi kan itu memang milik negara,” ujarnya.
Sebagai contoh, Thohiron menyebut bahwa nilai aset PPU di wilayah IKN sekitar Rp600 miliar. Ia mengusulkan adanya kompensasi yang setara dengan nilai tersebut, seperti tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bentuk investasi lain dari pemerintah pusat.
“Misalnya aset kita ini kan sekitar Rp600 miliar-an nah sebagai kompensasi yang Rp600 miliar itu bisa enggak kita dikasi apa gitu sebagai imbalan misalnya ditambahi DAK atau apa yang senilai dengan itu untuk investasi. Tetapi kemungkinannya kecil kalau pemerintah pusat mau seperti itu,” jelas Thohiron.
Namun, Thohiron realistis dalam melihat kemungkinan tersebut. Ia menyadari bahwa aturan yang ada membuat sulit bagi Pemda untuk mempertahankan aset tanpa benturan hukum.
“Bukan tidak bisa dipertahankan aset ini, tetapi terbentur oleh aturan, tinggal pemerintah pusat berempati kepada kami. Ini kan tinggal meminta belas kasihan pemerintah pusat saja karena kewenangan penuh di sana,” kata Thohiron.
Ke depan, DPRD PPU berupaya mencari solusi terbaik dalam menghadapi situasi ini. Mereka berharap adanya empati dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengelola aset-aset tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan daerah.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan aset-aset ini dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat PPU.
Thohiron menegaskan bahwa komunikasi yang baik dan dialog terbuka dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. DPRD PPU akan terus berusaha memperjuangkan hak-hak daerah dan mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. (ami)
Editor : Wawan