Prokal.co, BALIKPAPAN – Bagian Hukum Setdakot Balikpapan kembali menggelar sosialisasi produk hukum peraturan daerah. Kali ini mengenai Perda Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Salah satu sasaran sosialisasi dengan mengajak jajaran RT dari 34 kelurahan di Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan Andi Arif Agung turut berpartisipasi dalam masa sosialisasi.
Dia mengatakan, perda pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting untuk bisa diketahui warga Kota Minyak. Lewat perda tersebut, Balikpapan berupaya meraup APBD secara optimal.
“Khususnya sisi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi jangkar kuat,” katanya. Pria yang akrab disapa A3 ini menambahkan, jika melihat dana transfer baik pemerintah pusat dan provinsi, Balikpapan tidak bisa mengandalkan keduanya.
Menurutnya perlu daya dukung kota secara maksimal karena loncatan penduduk yang terjadi luar biasa di Kota Beriman, ungkapnya. Sementara kondisi APBD Balikpapan 2024 hanya sekitar Rp 4,2 triliun.
Artinya Pemkot Balikpapan perlu terobosan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh terkait mencari solusi krisis air baku yang terjadi dalam periode satu dekade terakhir.
“Harus ada sumber air baku baru yang konsisten memiliki usia mencapai satu abad,” imbuhnya. A3 mengakui, rencana pemanfaatan Sungai Mahakam merupakan opsi paling potensial.
Namun mewujudkan hal ini membutuhkan biaya besar. “Sehingga ketika pusat tidak mampu back up dana, kota atau daerah harus mengandalkan APBD yang menjadi jangkar kuat tadi,” bebernya.
Caranya bagaimana membuat PAD bisa terserap optimal dari sisi pajak daerah maupun retribusi daerah. Balikpapan memiliki potensi besar sebagai kota jasa atau kota meeting, incentive, convention, exhibition (MICE).
“Ada loncatan penduduk, potensi PAD luar biasa. Jadi harus buat terobosan,” katanya. Maka dari itu, DPRD Balikpapan menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
“Jadi ini turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD),” sebutnya. A3 menegaskan, tinggal bagaimana pemerintah daerah melakukan manajemen pengelolaan.
“Kalau sosialisasi perda ini sudah menjadi bagian dari mekanisme,” imbuhnya. Soal penggalian pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh OPD terkait. Sedangkan DPRD Balikpapan bertugas dalam hal sosialisasi perda kepada masyarakat. (din/ADV/pro)
Editor : Wawan