PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna DPRD Balikpapan ke-28 Masa Sidang I Tahun 2024/2025 berlangsung Rabu, (20/11). Ada beberapa agenda sekaligus. Salah satunya penyampaian jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang rencana pembangunan industri kota (RPIK) Balikpapan.
Rapat yang berlokasi di Gedung Parkir Klandasan ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan DPRD Balikpapan. Sementara Pemkot Balikpapan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menyampaikan saat ini terdapat 98 unit industri kategori besar dan sedang aktif beroperasi di Kota Beriman. Khusus klaster industri kecil menengah (IKM) makanan dan minuman mengambil porsi terbesar 44,9 persen dari total IKM yang ada di Balikpapan.
Selanjutnya industri pakaian 12,08 persen dan selebihnya kelompok industri lainnya. “Salah satu urgensi menghadirkan RPIK adalah pengembangan industri terdiversifikasi melalui strategi hilirisasi komoditas nonmigas,” katanya.
Pemkot Balikpapan sangat sependapat dengan pemandangan umum Fraksi Gabungan PKS dan PPP, serta Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat. Bahwa kebutuhan diversifikasi produk industri melalui potensi sumber daya baru dan terbarukan.
Semangat strategi prioritas agar terjadi transformasi aktivitas industri yang mengandalkan komunitas terbarukan secara konkrit terwujud pada sejumlah sektor prioritas. Seperti industri pangan yang mengandalkan komoditas perikanan, pertanian, dan perkebunan.
Kemudian industri aneka manfaat hasil hutan juga berpeluang bagi pelaku industri furniture, perkebunan, dan hulu agro yang diharapkan terjadi diversifikasi industri. Serta industri dari energi alternatif berbahan dasar minyak nabati.
“Melalui RPIK yang dicanangkan saat ini melahirkan rangkaian kebijakan pemerintah yang berdampak pada beragam produk industri,” sebutnya. Urgensi lainnya terhadap kehadiran RPIK terkait posisi Balikpapan sebagai mitra IKN.
Seperti yang menjadi perhatian Fraksi NasDem dan Fraksi Gabungan PKS dan PPP dalam dokumen RPIK Balikpapan telah diuraikan strategi. Sebagai bentuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan IKN melalui koordinasi pembangunan infrastruktur logistik.
Misalnya jalan, pelabuhan, dan kawasan industri. “Pembangunan industri prioritas industri pangan dan industri hulu agro sebenarnya disiapkan untuk strategi menopang IKN,” ujarnya.
Dia mengakui, lonjakan penduduk akibat perkembangan aktivitas IKN akan diiringi dengan kebutuhan pangan dan rumah tangga lainnya. Lewat geliat industri pangan dan industri hulu agro, harapannya kebutuhan pangan di kawasan IKN dapat terpenuhi.
“Industri pangan yang cukup kuat di Balikpapan saat ini industri pengolahan tepung dan produk turunannya populasi 393 unit IKM data DPMPTSP per Oktober 2024,” tuturnya.
Industri ini kuat karena melihat pasokan bahan baku yang berasal dari Balikpapan saja hampir 14 ribu ton per tahun sejak 2020. Selain itu, industri pengolahan minyak nabati dan produk aplikasinya juga bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kawasan IKN.
Aktivitas perusahaan pengelolaan sawit di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau turut diharapkan mampu menopang kebutuhan rumah tangga IKN. “Industri tahu tempe yang menjadi karakteristik Sentra Industri Kecil Somber (SIKS).
“Penguatan eksistensi kawasan industri Somber dan Teritip yang dominasi oleh industri kecil menghasilkan produk pangan menjadi bagian strategi pengembangan wilayah industri dalam RPIK,” sebutnya.
Harapannya industri ini bisa bekerja secara masif menguatkan industri Balikpapan yang tangguh dan andalan dalam pengembangan kawasan IKN. Terkait daya saing industri secara umum, Pemkot Balikpapan sependapat dengan Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Gabungan PKS dan PPP.
“Bahwa daya dukung industri Balikpapan perlu penguatan secara serius,” imbuhnya. Misi kehadiran RPIK membuat Balikpapan tak lagi bergantung pada industri minyak dan sumber daya tidak terbarukan.
Menurutnya tantangan yang dihadapi menggali upaya hilirisasi dari komunitas terbarukan dan pemenuhan sarana prasarana yang relevan. “Saat ini peluang dari produk turunan karet dan rencana investasi pembangunan pabrik karet di KPI Kariangau,” ujarnya.
Hasil kajian DPMPTSP Kaltim pada 2023, produksi perkebunan karet sebenarnya relatif besar di Balikpapan dan tambahan dari daerah sekitar penghasil karet. Seperti Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat yang mendominasi produksi karet secara regional.
Selama ini, komoditas karet paska panen banyak dikirim ke luar daerah seperti Kalsel untuk dikelola menjadi produk barang. “Pembangunan pabrik karet di KPI Kariangau akan menjadi pabrik karet pertama di Kaltim yang memiliki kapasitas menyerap bahan baku secara optimal,” ujarnya.
Termasuk produk turunan karet yang fungsional bagi lapangan usaha lainnya. Seperti industri otomotif, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga pengolahan karet menjadi salah satu kelompok industri prioritas dalam sektor industri aneka yang ada di RPIK. (din49)
Editor : Wawan