SAMARINDA – Menanggapi gelombang kritik dan aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas polemik sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak prorakyat.
Pria yang akrab disapa Ayub ini mengakui bahwa lembaga legislatif telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra kerja pemerintah tidak ingin berlepas tangan atas kegaduhan yang terjadi. "Kami merasa ikut bertanggung jawab karena fungsi budgeting dan pengawasan belum berjalan baik. Tidak adil jika semua kesalahan dibebankan ke eksekutif," tegas Ayub di depan kantor DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Untuk diketahu, Ayub adalah "anak buah" Rudy Mas'ud Gubernur Kaltim yang juga Ketua DPD Golkar Kaltim. Sorotan utama tertuju pada pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur yang menelan biaya Rp 25 miliar. Ayub menilai, meski secara administratif mungkin legal, kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas dan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ia menyayangkan kegagalan DPRD dalam menelaah secara kritis rencana belanja tersebut sejak awal pembahasan.
Merespons tekanan publik, Ayub mengeklaim pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi. Salah satu poin penting yang dihasilkan adalah pembatalan rencana pengadaan senilai Rp 8,5 miliar. Namun, ia menyadari adanya hambatan komunikasi yang membuat masyarakat masih merasa kebijakan tersebut tetap berjalan secara sembunyi-sembunyi melalui skema lain.
Terkait tuntutan demonstran mengenai hak angket, Ayub menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memiliki prosedur yang tidak instan. Ia menekankan perlunya memulai dari hak interpelasi guna meminta penjelasan resmi dari pemerintah sebelum melangkah ke tahapan hukum yang lebih tinggi.
Ke depan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk mensinergikan pendekatan pembangunan makro pemerintah—seperti infrastruktur dan pendidikan—dengan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang menyentuh kebutuhan langsung rakyat kecil. Ayub menegaskan bahwa efisiensi dan transparansi harus menjadi prioritas demi memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat goyah. "DPRD Kaltim siap menerima kritik dan melakukan pembenahan demi keterbukaan informasi yang lebih baik," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria