PROKAL.CO- Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang menyamakan posisi adiknya di struktur pemerintahan dengan keluarga Presiden RI Prabowo Subianto memicu gelombang protes keras. Sejumlah kader Partai Gerindra di Benua Etam mengaku meradang atas perbandingan tersebut dan menuntut klarifikasi segera. Polemik ini bermula ketika Rudy menyebut masuknya sang adik, Hijrah Mas’ud, ke dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) sebagai hal lumrah, bahkan membandingkannya dengan peran Hashim Djojohadikusumo bagi Presiden Prabowo.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menilai analogi yang digunakan Gubernur sangat tidak tepat dan cenderung menyesatkan. Afif menegaskan bahwa posisi Hashim Djojohadikusumo tidak masuk dalam struktur pemerintahan resmi yang dibiayai negara, sangat berbeda dengan Hijrah Mas'ud yang menjabat sebagai Wakil Ketua TAGUPP.
"Saudara Gubernur menyampaikan bahwa status Bu Hijrah tidak ada bedanya dengan Pak Hashim. Itu tentu sangat beda, bahkan Pak Hashim tidak masuk dalam struktur pemerintahan Prabowo. Hijrah kan dipilih sama dia dan digaji negara. Jangan jadikan presiden sebagai tameng untuk mendistorsi presiden dengan dirinya," tegas Afif dengan nada tinggi.
Ketersinggungan serupa juga disuarakan oleh Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. Ia mengingatkan Rudy Mas'ud agar lebih etis dan berhati-hati dalam berkomentar, terutama jika menyangkut simbol negara. Menurutnya, membandingkan urusan internal keluarga Gubernur dengan Presiden adalah tindakan yang tidak apple to apple.
"Tidak sebanding kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau kan simbol negara," ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut singkat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Afif menuntut agar Rudy Mas'ud segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa kepada Presiden Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo. Ia menilai alasan Rudy yang menyebut keberadaan adiknya diperlukan untuk menangani urusan privat di pemerintahan terkesan konyol, mengingat masih ada jabatan resmi seperti Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
"Lagi pula kalau dia sibuk di luar kan ada Wagub, ada Sekda. Jadi tidak perlu adik kandungnya untuk mewakilinya. Konyol itu namanya. Saya menuntut keras gubernur mencabut keterangan sesingkat-singkatnya dan meminta maaf," pungkas Afif. (*)
Editor : Indra Zakaria