PROKAL.CO- Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait pengangkatan anggota keluarganya dalam struktur pemerintahan serta sikapnya yang enggan menemui massa aksi Demo 214 terus menuai kritik tajam. Para akademisi dan pengamat di Kaltim menilai sang Gubernur tidak hanya menunjukkan pola komunikasi publik yang buruk, tetapi juga menunjukkan pemahaman konstitusi yang keliru mengenai jabatan kepala daerah.
Pengamat Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, dengan tegas membantah klaim Rudy Mas’ud yang menyebut pengangkatan adiknya, Hijrah Mas’ud, ke dalam Tim Ahli Gubernur (TAGUPP) sebagai "hak prerogatif". Castro menekankan bahwa secara konstitusional, hak prerogatif hanya melekat pada Presiden untuk mengangkat jabatan strategis seperti Menteri atau Panglima TNI, sementara kepala daerah tidak memiliki mandat serupa.
"Pernyataan hak prerogatif Rudy Mas’ud itu keliru. Dia harus banyak baca, ini berbeda dengan Presiden. Jika pun praktek serupa dianggap bernuansa nepotisme di tingkat pusat, kenapa harus ditiru di daerah? Secara etika negara, itu tidak dibenarkan," ujar Castro. Ia bahkan menyindir bahwa Gubernur perlu belajar kembali mengenai dasar-dasar hukum tata negara agar tidak memberikan edukasi yang salah kepada publik.
Terkait ketidakhadiran Rudy menemui massa aksi di depan kantornya, Castro menilai alasan keamanan yang kerap menjadi tameng kepala daerah sama sekali tidak rasional. Baginya, menemui rakyat adalah bagian dari risiko jabatan, apalagi ribuan personel keamanan sudah disiagakan di lokasi. Senada dengan hal tersebut, Dosen FISIP Universitas Mulawarman, Saiful Bahtiar, melihat adanya kegagalan dalam strategi komunikasi publik di lingkungan Pemprov Kaltim.
Saiful menilai Rudy Mas’ud tidak siap menghadapi dinamika interaksi sosial dengan masyarakat, sehingga pernyataan-pernyataannya justru menjadi bumerang atau blunder yang memperkeruh suasana. Ia juga menyoroti pengamanan aksi yang dianggap berlebihan dengan mengerahkan 2.400 personel gabungan hanya untuk menghadapi massa mahasiswa dan ormas yang menurutnya cenderung bisa diajak berdialog damai.
"Pola komunikasi yang tidak baik bisa menjadi blunder dan menambah masalah baru. Seharusnya Gubernur didampingi oleh figur yang berpengalaman di lapangan dan cakap dalam komunikasi publik. Masalahnya, entah orang itu belum ada, atau memang Gubernur yang enggan mendengarkan masukan," pungkas Saiful. Kritik ini menjadi sinyal kuat bagi Rudy Mas’ud untuk segera memperbaiki gaya kepemimpinannya agar tidak semakin menjauh dari ekspektasi warga Bumi Etam. (*)
Editor : Indra Zakaria