PROKAL.CO, SAMARINDA — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai respons atas dinamika politik dan tuntutan masyarakat pasca-aksi demonstrasi 21 April 2026. Agus mengatakan, kritik tersebut disampaikan dalam kerangka menjaga soliditas koalisi sekaligus bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan daerah. Partai Gerindra dan Partai Golkar diketahui merupakan bagian dari koalisi pengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam Pemilihan Gubernur Kaltim 2024.
“Bagaimanapun, kami masih berada dalam satu gerbong koalisi. Karena itu, otokritik ini adalah bentuk rasa sayang, bukan kebencian,” kata Agus kepada wartawan, Rabu malam, 22 April 2026, di kediamannya di Jalan Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda. Menurut Agus, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi agar suasana tetap kondusif dan kinerja pemerintahan berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“Kita ingin bekerja maksimal untuk Kaltim. Kalau suasana terus panas, tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya. Agus menyebutkan, salah satu sorotan utama publik adalah isu nepotisme yang dinilai masih mengemuka. Dalam aksi demonstrasi, kata dia, tuntutan terkait dugaan praktik dinasti politik menjadi salah satu isu yang paling disuarakan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai perlu lebih berhati-hati dan berorientasi pada kepentingan publik. Agus menyinggung polemik anggaran pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp25 miliar yang sempat menjadi perhatian luas.
“Peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi,” kata Agus. Ia menambahkan, DPRD Kaltim juga telah melakukan penyesuaian anggaran, termasuk merevisi rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dewan. Isu lain yang turut disorot adalah komposisi Tim Ahli Gubernur yang disebut banyak berasal dari luar daerah. Agus menilai, hal tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat lokal. “Memang itu hak gubernur, tetapi sensitivitas terhadap perasaan masyarakat Kaltim juga perlu diperhatikan,” ujarnya.
Isu Pergantian Ketua DPRD
Di sisi lain, Agus mengakui adanya isu yang berkembang di lingkungan DPRD Kaltim terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD, Hasanuddin Mas’ud. Wacana tersebut, menurut dia, muncul sebagai respons atas tudingan nepotisme yang mengemuka di tengah publik. “Memang ada suara-suara seperti itu, tetapi kami dari Fraksi Gerindra tidak dalam posisi untuk ikut campur,” kata Agus.
Hasanuddin Mas’ud diketahui merupakan kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud. Hubungan keluarga tersebut kerap menjadi sorotan publik dan memunculkan kecurigaan adanya relasi kekuasaan dalam proses pengambilan kebijakan.
Sorotan itu menguat setelah munculnya anggaran pembelian mobil dinas mewah dan renovasi rumah jabatan dalam APBD. Sejumlah anggota DPRD Kaltim mengaku tidak mengetahui secara rinci proses masuknya anggaran tersebut. Meski rencana pembelian mobil dinas akhirnya dibatalkan, polemik tersebut telah memicu kritik publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. (*)
Editor : Indra Zakaria