PROKAL.CO- Peta persaingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Kartanegara (Kukar) mendadak menghangat. Nama Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, resmi masuk dalam bursa kandidat calon kepala daerah setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kukar.
Politikus kawakan yang akrab disapa Hamas ini menyatakan kesiapannya untuk maju bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Kukar, sepanjang mandat resmi diberikan oleh partai.
Langkah ini sejalan dengan aturan internal partai beringin. Menurut Hamas, pencalonan ketua DPD tingkat kabupaten/kota sebagai calon kepala daerah merupakan bentuk komitmen yang disepakati bersama. “Kalau memang nanti dipilih, ya kenapa tidak? Bisa saja. Memang komitmennya adalah setiap ketua DPD yang terpilih itu wajib untuk mencalonkan menjadi kepala daerah,” tegas Hamas. Kendati demikian, kakak kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ini enggan gegabah. Ia menyadari bahwa tiket pencalonan harus diuji terlebih dahulu melalui indikator ilmiah, seperti tingkat elektabilitas dan popularitas di tengah masyarakat.
“Sesuai dengan kemampuan juga. Kalau keterpilihannya ternyata setelah disurvei rendah, ya enggak bisa dipaksakan. Kita lihat nanti,” tambahnya.
Mandat Wajib Partai dan Uji Elektabilitas
Saat ditanya mengenai kesiapan mental dan manajerial dalam memimpin Kukar, Hamas menegaskan optimismenya. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa persetujuan akhir tetap bergantung pada kalkulasi politik yang matang.
“Mampu dong. Sanggup lah, masa enggak sanggup? Cuma terpilih atau tidaknya kan perlu ada survei,” ucapnya. Sikap percaya diri Hamas diamini oleh pengurus DPD Partai Golkar Kaltim. Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin alias Ayub, menegaskan bahwa kewajiban mencalonkan diri merupakan syarat mutlak bagi para ketua DPD terpilih di daerah.
Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat pleno pertama DPD Partai Golkar Kaltim dalam menjaring kader-kader terbaik untuk memimpin daerah.
“Itu komitmen Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan berdasarkan hasil pleno pertama. Siapa pun yang terpilih menjadi ketua, syarat utamanya adalah harus maju sebagai calon kepala daerah. Wajib,” tegas Ayub. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co