PROKAL.CO, Di tengah pembangunan yang banyak memoles infrastruktur dan fasilitas umum, nyatanya masih ada bangunan sekolah yang memprihatikan. Sebut saja SDN 013 Kecamatan Samarinda Utara yang sering menjadi langganan banjir.
Hal ini sempat dibahas dalam pertemuan Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada Senin (11/11) lalu.
Sebab di dalam pembahasan APBD Kota Samarinda, urusan pendidikan tak pernah lepas dari porsinya yaitu 20 persen dari anggaran wajib.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menegaskan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi kembali terhadap Disdikbud Kota Samarinda. Sebab ada selisih anggaran di tahun 2024 dan kebutuhan di tahun 2025.
“Perbedaan itu komponen utamanya dari Bosnas dan Bosda termasuk bankeu yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Anhar.
Dirinya menyadari sampai saat ini masih banyak sekolah yang memerlukan perbaikan bangunan termasuk fasilitas yang belum memadai untuk kegiatan belajar mengajar.
Politikus PDIP ini memberikan fokus pada SD 013 Kecamatan Samarinda Utara dan SD 009 Kecamatan Palaran yang sudah seharusnya direnovasi.
“Itu kondisinya sudah darurat untuk renovasi, termasuk beberapa bangunan SMP yang berada di pinggiran perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
Ia pun berharap baik dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar Kota Samarinda bisa memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan, terlebih yang kondisinya sudah parah.
Anhar menilai kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan-pembangunan prestisius, namun juga perlu memperhatikan fasilitas pendidikan.
“Samarinda harusnya bisa menjadi barometer pendidikan di Kaltim, sehingga untuk mendukung metode-metode pengajaran yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan fasilitas bangunan skeolahnya,” tutur Anhar.
Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin mengakui sampai saat ini masih ada bangunan-bangunan sekolah lama yang beralaskan kayu.
Termasuk dua sekolah yang menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda, juga telah menjadi perhatian pihaknya.
“Sebagian sudah dianggarkan untuk dilakukan renovasi tahun depan,” ujar Asli.
Tak sampai di situ saja, ia juga menyampaikan bahwa sistem penjaringan siswa baru dan permasalahan distribusi buku seharusnya menjadi perhatian bersama. Permasalahan ini sempat menjadi protes masyarakat dengan biaya yang tidak terjangkau.
“Kami sampaikan itu kepada dewan dan mereka pun siap mendukung agar nantinya bisa diajukan dalam pembahasan anggaran bersama banggar dan TAPD,” pungkasnya. (hun/nha)
Editor : Indra Zakaria