Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengingatkan potensi munculnya tunggakan baru pada 2025. Hal ini disebabkan perjanjian kerja sama pembayaran iuran hanya berlaku hingga September 2025.
“Jika tidak diantisipasi, akan ada tambahan tunggakan sekitar Rp14 miliar di akhir tahun. Pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mencegah hal ini agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” tegas Novan usai rapat.
Ia juga menyoroti dampak keterlambatan pembayaran terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, seperti puskesmas dan rumah sakit. “Pelayanan kesehatan dasar harus tetap terjamin meskipun ada kendala administrasi,” tambahnya.
Untuk mengatasi potensi tunggakan, DPRD meminta Pemkot Samarinda menyiapkan strategi pendanaan yang jelas, termasuk melalui anggaran perubahan. “Kami akan mengawal agar persoalan ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Komitmen Pemkot untuk Membayar Tunggakan
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Citra Jaya, menyatakan bahwa aturan baru terkait iuran kesehatan sebenarnya sudah harus diterapkan sejak 2019. Namun, fokus pemerintah daerah pada penanganan pandemi Covid-19 pada 2020 membuat implementasinya tertunda.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Pemkot dan mereka berkomitmen untuk melunasi tunggakan yang ada,” ujar Citra. Citra memastikan bahwa tunggakan tersebut tidak akan memengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah.
“Saat ini, seluruh warga Samarinda telah tercover oleh BPJS Kesehatan. Ke depan, kami akan lebih fokus menangani peserta yang status kepesertaannya tidak aktif, terutama dari kepesertaan mandiri,” pungkasnya.
(hun/beb)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co