Meski genangan air telah berkurang secara signifikan, Kota Samarinda masih menghadapi tantangan besar terkait banjir. Hampir seluruh kecamatan memiliki kawasan rawan banjir, yang menjadi perhatian serius pemerintah kota.
Salah satu langkah utama untuk mengatasi persoalan ini adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), yang berperan penting dalam pengendalian banjir.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Hendra Kusuma, menyatakan bahwa Pemkot Samarinda tetap berkomitmen melanjutkan upaya pengendalian banjir, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Pak wali (Andi Harun) sudah berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan pengendalian banjir. Kami bekerja sama dengan BWS dan BPBD Samarinda, yang juga membantu menangani masalah sosialnya,” ujar Hendra.
Hendra menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk normalisasi SKM menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda, sementara pelaksanaan normalisasi fisik berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan BWS.
Namun, Pemkot tetap berperan aktif, termasuk melaksanakan pengerjaan fisik di kawasan Tarmidi dan Sutomo, meskipun BWS kini tengah fokus pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tahun ini kami melanjutkan kerja sama dengan BWS melalui forum perencanaan dan BKPSDA. Saat ini anggaran masih dalam proses finalisasi, tetapi kami optimis mendapat dukungan keuangan dari pemerintah provinsi,” tambahnya.
Beberapa daerah prioritas untuk pengendalian banjir, seperti Pasundan, Sambutan, Gerilya, dan Juanda, menjadi fokus utama. Selain SKM, Pemkot Samarinda juga memprioritaskan pengendalian banjir di Samarinda Utara, khususnya kawasan Pampang yang direncanakan menjadi bagian dari perluasan Bendungan Lempake.
“Dari target 300 hektare, baru sekitar 2,5 hektare yang terselesaikan tahun ini. Insya Allah pengerjaan berikutnya akan segera dilakukan, tergantung ketersediaan anggaran. Jika berhasil, beban Bendungan Lempake akan sangat berkurang,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, jika pengembangan kawasan Pampang bisa mencapai 70 hektare, dampaknya akan sangat signifikan dalam mengurangi risiko banjir di Samarinda. “Ini menjadi langkah besar untuk mendukung pengendalian banjir secara menyeluruh,” tutupnya. (hun/beb)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co