Kotori Jalan, Proyek Toko di Abul Hasan Dapat Peringatan

Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 11 Januari 2025 | 10:40 WIB
TELAH BERIZIN. Meski telah mengantongi IMB, pembangunan toko dan kantor ini disorot Wali Kota Andi Harun lantaran bahan bangunannya mengotori trotoar jalan. (MELI/SAPOS)
TELAH BERIZIN. Meski telah mengantongi IMB, pembangunan toko dan kantor ini disorot Wali Kota Andi Harun lantaran bahan bangunannya mengotori trotoar jalan. (MELI/SAPOS)

 

Dalam setiap pembangunan yang berada di tengah kota kerap kali menimbulkan permasalahan, terutama yang berasal dari bekas material yang sering kali berserakan di jalanan. Tak jarang dari tumpahan material itu kerap membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Permasalahan ini yang ditemukan saat Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan tinjauan di Jalan KH Abul Hasan pada Rabu lalu. Salah satu pemilik usaha penyuplai barang-barang elektronik ternama di Samarinda, terlihat sedang melakukan penambahan bangunan yang bersebelahan dengan toko sebelumnya.

Namun ada saja ceceran material yang dianggap mengurangi estetika kota bahkan bisa membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Hal inilah yang menjadi sorotan orang nomor satu di Samarinda. Sekalipun telah mengantongi persyaratan pembangunan, namun akibat tumpahan material bangunan dianggap tidak elok.

“Kami sudah periksa pembangunannya memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tapi pekerjaannya membawa tanahn atau timbungan yang mengeluarkan tanah hingga bertumpahan ke area trotoar,” ungkap Andi Harun.

Sehingga pihaknya pun berkewajiban untuk menegur agar tumpahan materialnya segera dibersihkan ke trotoar jalan yang sejatinya menjadi fasilitas umum. Selain membuat trotoar kotor juga dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Saya minta ini segera dibersihkan, kalau tidak mau kooperatif tutup aja pembangunannya,” tegas Andi Harun. Hal ini ia sampaikan kepada para pekerja di lapangan yang saat itu sedang bekerja termasuk pengawas di lapangan. Berdasarkan papan pengumuman yang tertera di lokasi menyebutkan bahwa pembangunan in berupa toko dan kantor sejumlah 12 lantai.

Sedangkan IMB yang tertera dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda pada tahun 2019 lalu. Sehingga urusan regulasi ini tak menjadi soal bagi Andi Harun lantaran izinnya dikeluarkan sebelum IMB berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun 2020 lalu.

“Kami cuma mengimbau agar pemilik bangunan bisa menjaga kebersihan agar tata kota kita tidak terganggu,” pungkasnya. (hun/nha)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id