Peningkatan jumlah penduduk di Kota Samarinda kian mempengaruhi padatnya lalu lintas kendaraan. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda mencatat pertumbuhan kendaraan bermotor di kota ini mencapai 99.262 unit kendaraan per tahun.
Peningkatan jumlah kendaraan ini bahkan sudah terjadi sejak 2017 lalu hingga saat ini. Sehingga Pemkot Samarinda berencana menghadirkan transportasi umum berbasis ramah lingkungan, seperti yang berada di kota-kota besar lainnya.
Namun penyediaan transportasi umum seperti ini, lebih dulu dijalankan Pemkot Balikpapan yang sudah mengoperasikan bus Balikpapan City Trans (BCT) sejak pertengahan tahun lalu. Sementara di Samarinda sejak tahun lalu memang tengah gencar dipersiapkan pelayanan transportasi listrik berupa Bus Rapid Transit (BRT).
Konsepnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah ada di Kota Jakarta, Yogyakarta maupun Banjarmasin. Sembari mempersiapkan langkah tersebut, mulai tahun ini dua mal ternama di Samarinda, kini dikenakan tarif yang fantastis. Diantaranya City Centrum dan BIGMall.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengungkapkan bahwa, pihaknya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, agar mulai beralih menggunakan angkutan umum.
Langkah-langkah seperti ini diadopsi dari aturan-aturan yang berada di beberapa negara maju seperti Singapura dan Jepang, yang mengenakan pajak parkir yang tinggi, agar bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi yang kerap menjadi biang kemacetan.
“Karena semakin banyak yang memiliki kendaraan pribadi, semakin macet. Sehingga perlu ada transportasi umum,” ungkap Manalu. Dirinya mengungkapkan untuk pengeluaran transportasi sendiri, setidaknya sudah menghabiskan 20-30 persen dari pendapatan masyarakat.
Ditambah lagi dengan adanya kewajiban membayar parkir baik di dalam tempat yang memiliki parkir otonom seperti mall maupun di pinggir jalan.
“Kalau melebarkan jalan saja tidak cukup karena semakin banyak orang yang membeli kendaraan, itu tidak sebanding,” tuturnya. Tak heran pihaknya pun mengambil langkah secara bertahap untuk memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat.
Dengan membiasakan untuk menggunakan angkutan umum atau pilihannya membayar parkir dengan harga yang cukup mahal. Tentu penyediaan angkutan umum ini akan dilaksanakan menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Samarinda.
“Kami ingin seperti di negara-negara maju, itu pajak parkirnya memang tinggi-tinggi,” pungkasnya. Kebijakan ini memang patut diapresiasi. Tapi sayangnya, kebijakan itu tidak melihat realitas di lapangan. Karena faktanya, angkutan umum di Samarinda semakin sulit ditemui.
Angkutan kota yang biasa hilir mudik mengitari kota, jarang terlihat sehingga sulit diandalkan sebagai moda transportasi bagi masyarakat. Kalau pun ada, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Tak salah jika masyarakat lebih memilih angkutan pribadi atau angkutan berbasis aplikasi yang kategorinya juga privat (pribadi). (hun/nha)
Sumber : sapos.co.id