BPJS Keliru, Ternyata Tunggakan Pemkot Samarinda "Hanya" Rp 14 Miliar

Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 23 Januari 2025 | 10:10 WIB
ilustrasi BPJS Kesehatan
ilustrasi BPJS Kesehatan

Belum lama ini Pemkot Samarinda menggelar audiensi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Samarinda, guna membahas dugaan tunggakan iuran BPJS sebesar Rp 24 miliar.

Angka tersebut sebelumnya tersebar luas di publik dan menuai perhatian, namun dalam pertemuan tersebut terungkap adanya kekeliruan dalam informasi yang disampaikan.

Audiensi ini menjadi momentum bagi kedua pihak untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik lebih transparan dan akurat. Pemkot Samarinda juga menegaskan akan terus memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Citra Jaya, menjelaskan bahwa setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, jumlah tunggakan sebenarnya hanya mencapai Rp 17 miliar. Bahkan, setelah dikompensasi dengan kelebihan pembayaran Pemkot sebesar Rp 2,1 miliar, total kewajiban yang harus diselesaikan berkurang menjadi Rp 14 miliar.

“Kami menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan ini. Kesalahan informasi ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua pihak. Untuk itu, kami telah melakukan perbaikan internal agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang,” ungkap Citra Jaya dalam audiensi tersebut.

Selain mengklarifikasi persoalan tunggakan, audiensi ini juga membahas perencanaan anggaran kesehatan. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa estimasi kebutuhan anggaran iuran BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan data pertumbuhan jumlah peserta setiap tahunnya. Pemkot terus memantau pertumbuhan peserta yang ditanggung, yang rata-rata bertambah sebanyak 1.700 orang setiap bulan.


“Perhitungan ini disimulasikan dan dievaluasi setiap tiga bulan agar data yang digunakan tetap relevan dan mencerminkan kebutuhan aktual,” jelas Andi Harun.

Namun, ia juga mengakui bahwa Pemkot Samarinda menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran, terutama dengan adanya rencana peningkatan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Menurutnya, penyesuaian TPP tersebut berdampak pada kebutuhan alokasi tambahan sebesar 4 persen untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Namun, Pemkot tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi,” pungkas Andi Harun. (hun/nha)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id