Pemakaman Umum di Samarinda Utara Ini Terancam Diduga Tambang Ilegal

Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 6 Februari 2025 | 13:15 WIB
RAWAN. Lokasi tambang diduga ilegal di kawasan Jalan Merapi, RT 14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Nampak tumpukan batu bara dan beberapa alat berat di lokasi. (Kis)
RAWAN. Lokasi tambang diduga ilegal di kawasan Jalan Merapi, RT 14, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Nampak tumpukan batu bara dan beberapa alat berat di lokasi. (Kis)

 

Ancaman besar kini menghantui warga Jalan Merapi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Aktivitas tambang diduga ilegal yang mulai beroperasi sekitar dua pekan lalu telah menyebabkan tanah di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat retak dan berpotensi longsor.

Bukit yang menjadi penopang area makam terus terkikis, membuat warga waswas akan kehilangan pusara orang-orang tercinta mereka.


Tidak ada sosialisasi, tidak ada izin resmi, namun alat berat sudah mulai menggerus tanah di sisi bukit. Warga setempat yang awalnya tidak menyadari keberadaan tambang itu, kini harus menelan kepahitan melihat pemakaman keluarga mereka berada dalam bahaya.

“Di atas itu makam ibu saya, adik saya, ponangan saya. Itu sudah retak, sudah longsor, bahkan ada yang jatuh. Saya tidak tahu siapa yang kasih izin mereka menambang di sini. Kalau batu bara terus digali, yakin tanah itu jatuh. Makam ini bisa ketarik semua,” keluh Endang, salah seorang warga yang keluarganya dimakamkan di TPU tersebut.

Warga setempat juga mengaku tidak tahu-menahu soal izin tambang tersebut. Bahkan, tiga RT di sekitar lokasi sudah memastikan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin operasional tambang kepada pihak mana pun.

Warga kini hanya bisa berharap agar pemerintah bertindak tegas sebelum terjadi bencana yang lebih besar. Mereka meminta agar tambang ilegal ini segera ditutup dan area yang sudah terlanjur digali segera direhabilitasi.


"Kami ingin tambang ini ditutup! Tidak layak menambang di sini. Kuburan bisa longsor, air bisa tercemar," ujar Endang dengan nada geram. Aktivitas tambang ini bukan hanya mengancam pemakaman, tetapi juga mengganggu ketenangan warga sekitar.

Suara bising alat berat yang terus bekerja menambah keresahan. Ditambah lagi, hujan deras yang kerap mengguyur Samarinda dalam beberapa hari terakhir semakin memperbesar potensi bencana longsor.

Setelah mendapat laporan dari warga, aparat gabungan dari Polsekta Sungai Pinang, Satpol PP, pihak kelurahan, dan kecamatan langsung turun ke lokasi pada Senin (5/2) pagi.

Mereka mendapati aktivitas tambang yang dikerjakan empat alat berat masih berlangsung dan langsung meminta para pekerja menghentikan operasinya. Namun, hingga kini belum ada kejelasan apakah tambang tersebut memiliki izin resmi atau tidak.

"Kami meninjau laporan warga soal kegiatan tambang di sekitar makam. Warga sangat keberatan karena potensi longsor sangat besar. Jaraknya dari makam tidak sampai 10 meter. Kami akan koordinasikan dengan semua pihak, besok akan ada musyawarah di kantor kelurahan," ujar Joko, Lurah Tanah Merah.

Pihaknya mengakui bahwa tanah di sekitar makam memang sudah mengalami retak-retak. Jika tidak segera dihentikan, longsor bisa terjadi kapan saja. Apalagi, hujan deras yang sering turun semakin memperparah kondisi tanah yang sudah tidak stabil.

Selain risiko longsor, ada satu ancaman lain yang mengintai warga: pencemaran air. Di sekitar lokasi tambang, terdapat danau eks galian tambang yang selama ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan MCK.

"Bukan tidak mungkin danau bisa tercemar dari limbah aktivitas penambangan dan bisa berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar," tutur Joko. Hingga kini, belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas tambang ini.

Pihak aparat dan pemerintah kelurahan masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan lahan dan izin operasional tambang. Menurut keterangan lurah, ada kemungkinan tambang ini masuk dalam wilayah konsesi perusahaan besar, tetapi tidak ada koordinasi dengan masyarakat setempat.

"Kami tidak berani bilang ini ilegal atau tidak, karena di sebelahnya ada konsesi PT PUMA. Tapi kalau sudah masuk ke sini, mereka harusnya punya izin dari lingkungan. Sementara, menurut RT setempat, mereka tidak pernah mengeluarkan izin," tambah Joko.

Sementara itu, pihak pemerintah kelurahan menjadwalkan pertemuan pada Kamis (7/2) pukul 09.00 untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Pertemuan ini akan melibatkan perwakilan warga, Ketua RT, aparat kepolisian, serta perwakilan dari perusahaan tambang yang diduga terlibat. (kis/nha)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id