Pembangunan terowongan pertama di Kota Samarinda baru-baru ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bahkan meninjau langsung terowongan senilai Rp 395 miliar tersebut pada Rabu (12/2).
Meskipun enggan berkomentar di depan media, Gibran menyampaikan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, agar pembangunan ini terus dilanjutkan. Pada kesempatan itu, Andi Harun juga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelebaran jalan pada outlet terowongan yang berada di Jalan Kakap.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa sudah seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan terowongan.
Sebab, dalam skema Multi Years Contract (MYC) saja, anggaran tersebut sudah sangat menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
"Jadi, bagaimanapun proyek itu sudah berjalan dan itu juga dijanjikan sebagai sarana untuk memecah kemacetan," ujarnya.
Abdul Rohim mengapresiasi jika nantinya terowongan tersebut mampu memenuhi aspek fungsionalnya sebagai infrastruktur untuk memecah kemacetan di sekitar Sungai Dama.
Kedatangan Wapres Gibran pada Rabu lalu seharusnya menjadi pintu masuk bagi Pemkot Samarinda untuk lebih serius melakukan lobi kepada pemerintah pusat.
"Harapannya, proyek-proyek pembangunan ini tidak melulu menggunakan APBD agar dana itu bisa lebih dioptimalkan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tutur Politikus PKS ini.
Sebagai bagian dari Komisi III, pihaknya berencana melakukan tinjauan langsung ke terowongan. Namun, untuk saat ini, Rohim mengaku masih harus menyesuaikan dengan kegiatan yang disusun bersama anggota lainnya. "Rencananya pertengahan bulan ini, sebelum bulan puasa, kami akan segera melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke sana," pungkasnya. (hun/beb)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id