Sejumlah gedung olahraga di Polder Air Hitam kini menjadi sorotan, lantaran sebagian lahannya ternyata milik sejumlah warga. Salah satunya Khairil Anwar tepatnya di Gedung Pencak Silat yang diakui memiliki alas hukum berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM).
Persoalan ini kemudian dibahas bersama Komisi I DPRD Samarinda pada Rabu (19/2) lalu. Dalam agenda tersebut, Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Yusdiansyah mengakui pada tahun 2013 silam pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan atas titik koordinat dari pemilik lahan.
Saat itu dipastikan ada enam pemilik sertifikat salah satunya atas nama Khairil Anwar. Namun untuk mengetahui koordinatnya dalam hal ini, hanya boleh diajukan oleh pemegang sertifikat itu sendiri.
“Makanya kami meminta kepada yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke BPN untuk pengambilan berkas, sehingga bisa diketahui apakah benar berada di lokasi Polder Air Hitam,” ujarnya.
Namun sampai saat ini BPKAD Kota Samarinda masih belum mendapat kepastian tersebut. Hal inilah yang juga disampaikan kepada DPRD Kota Samarinda, agar bisa menengahi bersama pemilik lahan tersebut.
“Kami ingin permasalahan ini tidak terjadi berlarut-larut, agar yang bersangkutan bisa segera mengambil langkah untuk pengembalian batas,” terangnya.
Pihaknya sendiri memang sedang berupaya untuk mengamankan seluruh aset-aset daerah. Namun permasalahan seperti ini yang justru menjadi kendala tersendiri, lantaran masih ada klaim dari pemilik lahan yang belum melakukan penyesuaian.
“Kami belum bisa menentukan target, tapi kalau mau kami ya secepatnya. Tinggal dari mereka lagi kapan akan memberikan pengembalian batasnya ke pemerintah,” tutur Yusdi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menambahkan bahwa ke depannya dari Komisi I juga akan memanggil pemilik lahan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya tentu berada di pihak masyarakat.
Namun sebelumnya perlu dipastikan kembali bahwa lahan tersebut memang benar adanya dan belum mendapatkan biaya ganti rugi dari pemerintah. Sebab berdasarkan rapat ada Rabu lalu, Pemkot Samarinda mengaku sudah pernah membebaskan lahan tersebut.
“Kami akan mendampingi masyarakat tapi harus jelas dulu koordinatnya. Jangan salah bayar, itu sering terjadi karena dulu sudah pernah dibayar kepada pemilik pertama oleh pemerintah lalu ada lagi yang membeli,” terangnya.
Sehingga Politikus PKS ini meminta waktu untuk segera menelusuri permasalahan ini. Dirinya juga meminta kepada pemilik lahan agar mengajukan titik koordinat dari lahan kepada BPN. Sehingga ada titik untuk melakukan penyelesaian bersama pemerintah.
“Karena yang bisa mengajukan titik koordinatnya ke BPN itu dari pemilik lahannya sendiri, nanti BPN yang akan turun untuk memastikan titik koordinatnya setelah mereka melapor,” pungkasnya. (hun/nha)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id