Hak Pekerja Teras Samarinda Tak Kunjung Tuntas, Dilaporkan ke Kejari

Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 3 Maret 2025 | 13:21 WIB
GELAR PERTEMUAN. Meski sempat diwarnai ketegangan, pertemuan antara DPRD Samarinda dengan TRC PPA Kaltim dan Dinas PUPR Samarinda kembali berlanjut, Kamis (27/2). (MELI/SAPOS)
GELAR PERTEMUAN. Meski sempat diwarnai ketegangan, pertemuan antara DPRD Samarinda dengan TRC PPA Kaltim dan Dinas PUPR Samarinda kembali berlanjut, Kamis (27/2). (MELI/SAPOS)

Hingga saat ini belum ada titik terang mengenai nasib pekerja Teras Samarinda di tahap I. Padahal sejak September 2024 lalu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dibuka untuk masyarakat bahkan menjadi ikon baru yang bersinar di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada.

Upaya untuk meminta bantuan dari Pemkot Samarinda melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah dilakukan melalui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim bersama tim kuasa hukum pekerja. Termasuk mengadu ke DPRD Kota Samarinda agar bisa difasilitasi pertemuan dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Setelah dua kali pertemuan di DPRD Kota Samarinda tak kunjung mendapat titik terang, TRC PPA Kaltim kembali menyambangi untuk ketiga kalinya kantor wakil rakyat itu dengan menggelar aksi damai, Kamis (27/2).

Aksi kemudian berlanjut dengan pembahasan bersama Dinas PUPR Samarinda yang dilakukan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Kota Samarinda.

Kala itu Ketua Komisi IV Mohammad Novan Syahronny Pasie bertindak sebagai pimpinan rapat dan mengundang perwakilan dari Komisi III DPRD Samarinda selaku instansi yang bermitra kerja dengan Dinas PUPR Samarinda.

Setelah mendengar adanya korban pekerja Teras Samarinda yang nasibnya tak tentu arah hingga nyaris diusir dari kontrakannya, suasana audiensi pun menjadi tidak kondusif. Bahkan salah satu Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim sempat tersulut emosi mendengar jawaban dari pihak perwakilan Dinas PUPR Kota Samarinda.

Pasalnya pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pimpinannya, melainkan hanya perwakilan dari kepala bidang maupun pejabat pembuat komitmen komitmen (PPK) Teras Samarinda.

Sedangkan dari TRC PPA Kaltim meyakini, pemerintah semestinya bisa menuntut kejelasan dari kontraktor Teras Samarinda tahap I yang selama ini mengabaikan hak-hak pekerja. Lantaran tak mendapat kejelasan dalam pertemuan itu, Kuasa Hukum Pekerja Teras Samarinda, Sudirman bersama tim dari TRC PPA Kaltim pun pamit undur diri.

“Sejak kami duduk di dalam forum tadi (kemarin), kami sudah pesimis akan ada solusi. Karena yang hadir dari pemerintah, ya seperti itu,” ujar Sudirman.

Awalnya ia sempat berharap ada jawaban yang pasti dari PPK Teras Samarinda, namun yang terjadi justru pemandangan yang tidak diharapkan pihaknya. Namun upaya untuk membantu pekerja tak berhenti sampai di sini saja. Sebab sepulang dari pertemuan dengan DPRD Samarinda, TRC PPA Kaltim berniat mengadukan kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

“Berkasnya sudah kami siapkan karena sebelumnya kami sudah juga sudah kesana. Sekarang kami siap dengan sejumlah bukti-buktinya,” tutur Sudirman. Dirinya pun berharap dari pihak kejaksaan bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, agar para pekerja Teras Samarinda tahap I segera mendapatkan hak-haknya yang belum terbayar sejak Mei tahun lalu.

Sebab ia sendiri merasa kecewa dengan jawaban dari pemerintah yang justru tidak bisa bertindak terhadap kontraktor yang lalai dari tanggung jawabnya.

“Bahkan mereka tidak tahu kalau pekerja yang warga Samarinda ini sejak awal tidak mendapat kontrak kerja. Bahkan sampai saat ini kami tidak tahu siapa kontraktornya, dipastikan yang berkontrak itu siluman,” terangnya.

Ditemui usai rapat, Anggota Komisi III Abdul Rohim mengakui dirinya memang sangat geram dengan kasus ini. Apa yang dilakukan sebagai bentuk ekspresi keprihatinan dirinya sebagai wakil rakyat yang ingin mendapatkan kejelasan atas pembayaran dari pekerja Teras Samarinda tersebut.


“Ada perwakilan buruh yang sampai menangis dan berteriak karena tidur di gudang, jadi itu ekspresi kesedihan dan kekecewaan saya terhadap situasi dan kasus ini,” tegasnya.

Ia memandang persoalan ini tidak hanya tentang kelalaian pembayaran kontraktor, tapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan serta pendidikan anak-anak pekerja Teras Samarinda. Namun permasalahan ini tak kunjung ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah yang seharusnya bisa berkomunikasi langsung dengan kontraktor.

“Kami berharap ini pertemuan terakhir dan harusnya pemerintah bisa menyelesaikan dengan langkah tegas,” pungkasnya. (hun/nha)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id