Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim menarik perhatian publik, bahkan berujung pelaporan ke kejaksaan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim memastikan, rehab gedung itu sudah 100 persen.
Angka Rp 55 miliar yang jadi nilai pekerjaan memang tak menyentuh seluruh sudut bangunan. Hanya sebagian. Serah terima pekerjaan dari rekanan ke pemerintah juga sudah dilakukan. Yang tersisa tinggal masa pemeliharaan selama enam bulan, yang berakhir Juni nanti. “Sudah serah terima. Pekerjaan sesuai kontrak,” ungkap Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, Rahmat Hidayat, akhir Maret lalu.
Pekerjaan menyasar empat gedung, mengecualikan gedung B yang lebih dulu dipugar. Dari Gedung A, C, D, dan E. Ada pengembangan segmen lain yang turut tersentuh, seperti selasar yang menghubungkan gedung-gedung. “Selasar masing-masing gedung juga masuk kontrak pekerjaan,” sambungnya.
Rahmat mengurai, pekerjaan ini bukan hanya tentang pembenahan lantai, dinding, atau atap. Ada juga eletrikal mekanikal yang meliputi; pendingin ruangan, CCTV, proteksi kebakaran, pengeras suara, hingga jaringan internet dan telepon.
Gedung A dan C misalnya, bentuk dan penggunaannya yang sama, sebagai ruangan pegawai di sekretariat DPRD sehingga pembenahan yang ada tak jauh berbeda. Pembaruan lantai, plafon, partisi dinding, pelapis kolom, pengecatan dinding luar dan dalam, serta pembaruan toilet.
Sementara Gedung D punya pekerjaan yang lebih banyak. Selain mengganti keramik dan plafon, ada pemasangan marmer. Lift juga diganti baru. Untuk pendingin ruangan terpasang dengan saluran pendistribusi udara atau AC split duct. “Atap diganti dan pengecatan masuk daftar perbaikan,” katanya.
Untuk Gedung E, memang tak sebanyak tiga gedung lainnya. Rehab menyasar pengecatan sisi luar gedung, penggantian AC, serta sejumlah eletrikal mekanikal. Soal ada tidaknya rehab tahap ketiga, Rahmat mengaku, semua bergantung sekretariat dewan. Rehabilitasi yang ada juga berangkat dari kebutuhan yang disusun menyesuaikan anggaran yang tersedia.
Proyek ini dikerjakan oleh PT Payung Dinamo Sakti, dengan PT Surya Cipta Enginering sebagai pengawasnya. Dengan nomor kontrak pekerjaan, 000.3.3/925/SMPK/CK-VI/2024 dengan nilai Rp 55 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim 2024. Masa kerjanya dimulai 5 Juni hingga 31 Desember 2024.
Pekerjaan ini dilaporkan masyarakat ke Kejati awal Maret lalu. Bahkan saat anggota DPRD Kaltim meninjau hasil pekerjaan Februari 2025, mereka nampak kecewa lantaran hasil pekerjaan meleset dari yang dibayangkan. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Kaltim Post