PMII Samarinda Gelar Unjuk Rasa di Depot Pertamina Jl Cendana, Protes Terhadap Dugaan Pengoplosan BBM

Muhamad Yamin • Dipublikasikan Selasa, 8 April 2025 | 17:16 WIB
Demo PMII di Samarinda.
Demo PMII di Samarinda.

SAMARINDA - Protes terhadap rusaknya sepeda motor dan mobil diduga karena Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pengisian SPBU, Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Samarinda di Jalan Juanda, Selasa (8/4/2025).

Ketua Umum PC PMII Kota Samarinda, Taufikuddin, mengatakan aksi unjuk rasa ini menuntut PT. Pertamina Patra Niaga untuk bertanggung jawab atas kejadian rusaknya kendaraan karena pengisian BBM yang diduga opolosan.

" kerugian bagi konsumen, khususnya di Samarinda, yang merasakan masalah seperti kendaraan mogok dan brebet setelah mengisi bahan bakar.

“Kami menuntut PT. Pertamina Patra Niaga untuk bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang jelas merugikan masyarakat,” tegas Taufikuddin.

Adanya dugaan pengoplosan BBM ini, dikatakan Taufikuddin, melanggar hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang jelas mengenai barang dan jasa yang mereka beli.

“Masyarakat berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan mereka berhak mendapatkan kompensasi jika tidak sesuai,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, PMII Kota Samarinda menyampaikan tuntutan yaitu evaluasi kinerja pengelolaan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda Group, Pertanggungjawaban PT. Pertamina Patra Niaga atas pengoplosan pertalite menjadi pertamax dan penyelidikan dan penuntutan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pengoplosan tersebut.

Aksi unjuk rasa ini berjalan damai, PMII Samarinda menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan meminta transparansi dalam proses hukum, agar masyarakat mendapat keadilan.

PMII juga menyoroti dugaan pengoplosan BBM ini mencuat setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap praktik korupsi, dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang melibatkan direksi anak usaha dan pihak swasta.

Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, dan bisa mencapai Rp968,5 triliun antara tahun 2018 hingga 2023.

Temuan penting dalam penyelidikan menyebutkan bahwa pengoplosan pertalite menjadi pertamax dilakukan oleh PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, Banten, yang seharusnya tidak terlibat dalam proses blending tersebut.

Kasus ini memicu keresahan di masyarakat, terutama karena mereka membayar lebih mahal untuk pertamax, namun tidak mendapatkan kualitas yang sesuai dengan harga yang dibayar.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan masalah pada bahan bakar di sejumlah SPBU. Bersama tim gabungan dan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Gubernur Kaltim langsung mengecek kualitas BBM di SPBU Karang Asam, Samarinda, Sabtu (5/4/2025).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Edi Mangun menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas BBM yang disalurkan ke masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga memastikan BBM yang disalurkan ke SPBU telah melalui proses quality control yang ketat. Kami memiliki standar operasional yang menjamin bahwa bahan bakar yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum BBM didistribusikan ke SPBU, telah dilakukan serangkaian uji kualitas di Terminal BBM guna memastikan tidak ada kontaminasi atau penyimpangan kualitas. Selain itu, pengelola SPBU juga memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan rutin terhadap tangki timbun dan sistem distribusi di lokasi masing-masing.

Sebagai subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan energi kepada masyarakat secara optimal. Kami berharap jika ada pelanggan yang memiliki keluhan atau butuh informasi lebih lanjut dapat melaporkannya kepada kami melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co