Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltim bersama dengan Pertamina pada Rabu (9/4) lalu terungkap bahwa Pertamina belum sama sekali menindaklanjuti perkara korban motor brebet yang jumlahnya ribuan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz pun menekan bahwa masyarakat harus meminta setruk ketika melakukan pembelian BBM. Hal ini sebagai salah satu syarat agar dapat mengklaim kerusakan pada kendaraan warga yang merasa menjadi korban akibat bahan bakar yang tidak sesuai atau oplosan.
“Kalau bisa setiap SPBU harus memberikan struk setiap pembelian BBM baik roda dua atau roda empat, jadi masyarakat yang jadi korban atau tidak bisa berjaga-jaga,” terangnya.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) UKM Kaltim, Heni Purwaningsing menyebut bahwa pihaknya telah membuka hotline aduan bagi masyarakat yang menjadi korban.
"Nota atau bukti pembelian kami nilai krusial sebagai dasar pertanggungjawaban dan hak bagi konsumen, terutama terkait dengan dugaan kasus BBM tercemar yang dikeluhkan sebagian warga belakangan ini," ujarnya.
Heni juga menyediakan platform pengaduan berbasis web bernama Si Komeng untuk masyarakat dengan tujuan memudahkan dalam menyampaikan pengaduan terkait permasalahan konsumen, termasuk dugaan BBM tercemar tersebut. "Apa saja terkait aduan konsumen bisa diakses di sana, dengan menunjukkan bukti relevan. Semua pengaduan yang masuk kami data dan tindak lanjuti," pungkasnya. (mrf/nha)
Editor : Indra ZakariaSumber : sapos.co.id