Disdikbud Kaltim Bilang Gaji Guru Honorer Tetap Diupayakan

Redaksi • Dipublikasikan Sabtu, 7 Juni 2025 | 11:15 WIB
Rahmat Ramadhan
Rahmat Ramadhan

 

SAMARINDA- Sejumlah guru honorer di Kalimantan Timur masih mengeluhkan belum diterimanya gaji meskipun telah bekerja hingga pertengahan tahun 2025. Kondisi ini terutama dialami oleh guru honorer yang bertugas di satuan pendidikan SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Kaltim.

Tak sedikit dari mereka yang mengaku terpaksa meminjam uang melalui layanan pinjaman online (pinjol) demi memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh ketidakterlibatan para guru tersebut dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya telah dianjurkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi oleh Samarinda Pos. “Kami sebelumnya sudah menyarankan kepada semua guru honorer untuk mendaftar seleksi PPPK. Tapi karena berbagai alasan, ada yang tidak mendaftar sehingga tidak terdaftar dalam basis data provinsi,” ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan bahwa guru honorer yang telah lulus PPPK tidak mengalami masalah karena status dan hak-haknya telah dijamin. Namun bagi yang belum lulus atau tidak mendaftar, pembiayaan gaji bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pusat (Bosnas).

“Kalau yang sudah lulus PPPK itu aman. Nah, untuk yang belum lulus, sekolah bisa membiayai lewat BOSP pusat. Itu diperbolehkan dan bisa langsung dilakukan karena dananya dikelola oleh sekolah,” terangnya.

Sementara itu, untuk BOSP daerah, Rahmat menyebut saat ini sedang dalam proses pencairan. Mekanisme pencairannya sudah diatur melalui Peraturan Gubernur, sehingga tinggal menunggu waktu pelaksanaan. 
Ia juga menegaskan bahwa insentif bagi guru swasta telah dicairkan pada April lalu.

Di sisi lain, Rahmat menyayangkan banyak guru honorer yang memilih mundur dan tidak mengikuti seleksi PPPK, padahal pemerintah telah memberikan kelonggaran bahkan menunda proses seleksi hingga tiga kali.

“Saya menyayangkan itu. Padahal sudah dipermudah, tapi masih ada yang takut duluan untuk ikut seleksi,” ucapnya.Rahmat memastikan bahwa penggunaan dana BOSP pusat masih bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menggaji guru honorer yang belum terakomodasi. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan pembayaran gaji melalui BOSP daerah.

“Intinya, kami tetap perjuangkan hal ini dan akan terus berupaya membantu rekan-rekan guru honorer yang belum terakomodasi,” tegasnya.

Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024, jumlah guru honorer di Kalimantan Timur mencapai 8.087 orang. Rinciannya: Samarinda sebanyak 1.974 orang, Kutai Kartanegara 1.896 orang, Balikpapan 982 orang, Kutai Timur 785 orang, Paser 746 orang, Kutai Barat 520 orang, Berau 467 orang, Penajam Paser Utara 428 orang, Bontang 209 orang, dan Mahakam Ulu 76 orang.(mrf/beb)

Editor : Indra Zakaria