Menuju Rakornas KPI 2025, KPID Kaltim Soroti Empat Isu Strategis

Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 1 Juli 2025 | 13:15 WIB
Wakil Ketua KPID Kaltim Hajaturamsyah (kiri) dan Koordinator Bidang PKSP Dedy Pratama hadir di acara Forum Pra-Rapat Rakornas KPI 2025.
Wakil Ketua KPID Kaltim Hajaturamsyah (kiri) dan Koordinator Bidang PKSP Dedy Pratama hadir di acara Forum Pra-Rapat Rakornas KPI 2025.

 

JAKARTA - Komisioner Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur (KPID Kaltim), Hajaturamsyah dan Dedy Pratama, turut hadir dalam Forum Pra-Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI 2025 Bidang Pengawasan Isi Siaran yang digelar secara daring dari Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju Rakornas KPI 2025 yang mengusung tema “Siaran Berkualitas Wujudkan Indonesia Emas”. Dalam sesi pemaparan, KPID Kaltim menyampaikan empat isu strategis yang menjadi perhatian utama di daerah.

Pertama, ketidaksinkronan data penyiaran KPID Kaltim. Adanya lembaga penyiaran baru yang tidak terdata di sistem KPID daerah karena proses perizinan dilakukan langsung oleh kementerian tanpa koordinasi. Selain itu, ditemukan pula lembaga penyiaran yang masih beroperasi meski Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) telah kedaluwarsa dan tidak tercatat dalam sistem resmi KPI, yakni Smiled KPI.

Kedua, yakni adanya tumpang tindih dalam monitoring pengawasan isi siaran antara Kominfo Digital (Komdigi) dan KPID, yang berjalan secara paralel tanpa adanya skema kerja sama yang efisien.

Ketiga, arah penyiaran nasional yang belum terpeta jelas, KPID Kaltim mempertanyakan kejelasan grand design penyiaran nasional untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, yang dinilai belum terlihat nyata di level kebijakan pusat. Terakhir, ketimpangan kesejahteraan lembaga penyiaran daerah.

Di tengah munculnya banyak lembaga penyiaran baru, sejumlah media lokal justru terpaksa gulung tikar karena tekanan ekonomi serta belum adanya skema perlindungan maupun dukungan dari pemerintah. KPID Kaltim berharap Rakornas KPI 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola penyiaran nasional yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada keberlangsungan lembaga penyiaran lokal di era digital. (adv)

Editor : Indra Zakaria