Jangan Macam-Macam..!! Duitnya Besar, Kejati Kaltim Perketat Pengawasan Dana Desa Se-Kaltim Senilai Rp810 Miliar

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 2 Juli 2025 | 11:15 WIB
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto. Kejati Kaltim melakukan edukasi hukum kepada perangkat desa di berbagai kabupaten.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto. Kejati Kaltim melakukan edukasi hukum kepada perangkat desa di berbagai kabupaten.

 

SAMARINDA -  Dana Desa untuk Kalimantan Timur pada 2025 mencapai angka signifikan, yaitu Rp810,02 miliar. Anggaran yang dialokasikan untuk 841 desa di tujuh kabupaten ini menjadi perhatian khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, yang berkomitmen mencegah penyalahgunaan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.

Kejati Kaltim mengambil langkah konkret dengan menggencarkan edukasi dan penerangan hukum kepada perangkat desa, terutama mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

“Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal integritas, pertanggungjawaban, dan dampak nyata ke masyarakat. Kami tidak ingin dana sebesar ini dikelola asal-asalan atau bahkan diselewengkan,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto.

Ia menjelaskan, kegiatan edukasi hukum telah dilakukan di berbagai kabupaten dan akan terus diperluas. Menurut Toni, desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran strategis, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan anggaran jika tidak dibekali pemahaman hukum yang memadai.

Secara nasional, alokasi Dana Desa tahun ini mencapai Rp71 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 108 Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Rp2 triliun dialokasikan sebagai insentif untuk desa-desa berkinerja baik. Sayangnya, tidak ada satu pun desa di Kaltim yang memperoleh Alokasi Afirmasi, yaitu dana tambahan untuk desa sangat tertinggal dan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Hal ini, menurut Kejati, menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan tata kelola yang lebih baik di tingkat desa agar ke depan lebih banyak insentif dapat diraih.

Pada 2025, Kutai Kartanegara mendapat alokasi Rp200,57 miliar untuk 193 desa. Kutai Barat memperoleh Rp151,37 miliar untuk 190 desa. Kutai Timur menerima Rp150,31 miliar untuk 139 desa. Paser mendapatkan Rp124,53 miliar untuk 139 desa. Berau memperoleh Rp101,53 miliar untuk 100 desa. Mahakam Ulu mendapat Rp52,24 miliar untuk 50 desa. Penajam Paser Utara memperoleh Rp29,47 miliar untuk 30 desa.

Kejati Kaltim menilai dengan alokasi sebesar itu, risiko korupsi meningkat jika tidak diimbangi pengawasan ketat dan transparansi penggunaan. Apalagi, masih ada desa yang belum memiliki sistem pelaporan anggaran yang memadai.

“Pembangunan di desa akan gagal kalau dana dikelola hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kita ingin desa-desa ini maju, dan itu dimulai dari kejujuran dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya. Dengan menargetkan peningkatan integritas sejak awal tahun anggaran, Kejati berharap pemanfaatan Dana Desa 2025 tidak hanya terserap penuh, tetapi juga memberikan dampak nyata pada kesejahteraan warga desa dan pengurangan kesenjangan wilayah. (mrf/beb)

 

Editor : Indra Zakaria