Dugaan Kekerasan Balita di Yayasan Samarinda, Pihak Panti Berdalih Tantrum

Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 3 Juli 2025 | 11:00 WIB
RAPAT. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Samarinda membahas dugaan kekerasan terhadap balita di sebuah yayasan sosial. inset: kondisi korban saat dilaporkan. (kis)
RAPAT. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Samarinda membahas dugaan kekerasan terhadap balita di sebuah yayasan sosial. inset: kondisi korban saat dilaporkan. (kis)

 

SAMARINDA - Yayasan sosial di Samarinda membantah keras tudingan kekerasan terhadap balita berinisial N (4). Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Samarinda, Rabu (2/7), pengurus yayasan berdalih luka di kepala anak itu disebabkan perilaku tantrum berat yang membuatnya sering membenturkan kepala ke dinding.

RDP digelar Komisi IV DPRD Samarinda untuk menelusuri fakta, mendengar keterangan semua pihak, dan memastikan perlindungan bagi korban. Rapat dihadiri orang tua kandung dan orang tua angkat balita, pengurus yayasan, kepolisian, Dinas Sosial, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari tingkat kota dan provinsi.

Kasus ini mencuat sejak 21 Maret 2025 ketika orang tua angkat mencurigai kondisi fisik anak yang dianggap janggal. Laporan resmi dibuat ke Polsekta Sungai Pinang pada 20 Mei 2025, tetapi hingga kini penyidikan tersendat karena hasil visum yang belum terbit.

Dalam rapat, pihak yayasan Rumah Lansia dan Yatim Piatu Forum Jalinan Persaudaraan Kalimantan (FJDK) membantah semua tuduhan kekerasan.

Ayu, bendahara yayasan, menegaskan luka benjolan di kepala balita bukan akibat penganiayaan, melainkan karena tantrum berat disertai riwayat epilepsi. “Anak ini punya riwayat tantrum berat dan epilepsi. Kalau suasana hatinya sedang buruk, dia bisa membentur-benturkan kepala. Kami tidak pernah menyakiti,” jelas Ayu.

Terkait kondisi tubuh balita yang dipenuhi kutu dan koreng, pihak yayasan menyebut hal itu wajar di lingkungan panti yang padat. Mereka juga membantah adanya infeksi saluran kemih atau penyakit berat lainnya.

“Selama di panti tidak ada gejala sakit berat. Kalau anak pilek saja kami bawa ke dokter, apalagi kalau lebih parah,” tambahnya. Yayasan juga mengaku telah beberapa kali meminta ibu kandung balita untuk menjemput kembali anaknya jika sudah tidak lagi percaya pada pengasuhan panti, namun tidak mendapat respons.

Penasihat hukum keluarga korban, Antonius Pradama, menilai banyak pihak dalam RDP lebih sibuk membela diri daripada memikirkan kepentingan korban.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan nyata untuk penegakan hukum. Tapi kami justru mendengar banyak pembelaan. Visum belum keluar, SP2HP baru kami terima. Ini sangat lambat,” tegas Antonius.

Ia juga berencana melaporkan RSUD AWS ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim atas dugaan buruknya pelayanan publik, khususnya keterlambatan hasil visum yang dianggap krusial untuk penyidikan.

Visum awal pada 13 Mei lalu dilakukan secara mandiri oleh wali balita, tetapi hasil itu tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bukan permintaan penyidik. Hal ini makin memperlambat penanganan kasus.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa RDP bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mencari kejelasan, memastikan perlindungan anak, dan mendorong pemulihan kondisi korban.

“Yang terpenting saat ini adalah pemulihan anak. Proses hukum tetap berjalan, tapi anak tidak boleh menjadi korban dua kali. Rekam medis yang sah tetap merujuk pada tanggal 13 Mei saat visum pertama dilakukan,” jelas Novan. Ia juga mengingatkan pihak medis, baik di rumah sakit negeri maupun swasta, tidak perlu ragu memberikan penanganan lanjutan karena tindakan medis tidak akan menghilangkan barang bukti selama dokumentasi dilakukan sesuai prosedur.

Untuk sementara, balita N kini berada di bawah pengawasan ibu asuhnya, Reni Lestari, sambil menunggu hasil visum dan kelanjutan proses hukum. Kasus ini masih terus bergulir. (kis/beb)

Editor : Indra Zakaria