SAMARINDA -Sorotan publik terhadap praktik juru parkir liar (jukir) di depan minimarket akhirnya direspons serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Wali Kota bersama Dinas Perhubungan (Dishub) kini menyiapkan regulasi baru yang akan mewajibkan pelaku usaha ritel menyediakan fasilitas parkir gratis bagi konsumennya.
Skema ini merujuk pada kebijakan tegas Pemerintah Kota Surabaya yang sukses menertibkan area parkir minimarket dengan ancaman pencabutan izin usaha bagi toko yang tidak memiliki lahan parkir memadai.
“Tidak bisa lagi minimarket cuma menempel di pinggir jalan lalu menyerahkan urusan parkir ke jukir liar. Ini salah kelola ruang publik,” tegas Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, Rabu (2/7).
Ia menegaskan bahwa masalah parkir bukan sekadar soal siapa yang memungut uang. Akar persoalan justru terletak pada banyaknya toko yang berdiri tanpa fasilitas parkir, bahkan melanggar garis sempadan bangunan.
Beberapa ruas jalan yang kini berubah fungsi menjadi tempat parkir liar antara lain Jalan KH Abul Hasan, Agus Salim, dan Diponegoro. Kondisi jalan yang menyempit akibat kendaraan parkir di bahu jalan membuat mobilitas warga terganggu.
“Kondisi ini dimanfaatkan jukir liar yang memungut bayaran tanpa dasar hukum. Padahal penyebab utamanya adalah toko yang tidak bertanggung jawab,” ujar Manalu.
Karena itu, Dishub telah mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi yang di dalamnya mewajibkan toko dan swalayan memiliki kantong parkir resmi dan memadai. Jika tidak dipenuhi, izin usahanya bisa dicabut. “Ini bukan ancaman, ini bentuk penegakan aturan,” katanya tegas.
Jika regulasi ini resmi diberlakukan, maka pengelolaan parkir di minimarket bukan lagi urusan pihak ketiga apalagi jukir liar. Petugas parkir tetap bisa ada, namun mereka harus berada di bawah manajemen toko dan tidak boleh memungut bayaran langsung dari pengunjung.
“Parkirnya tetap dijaga. Tapi gaji petugas dibayar oleh toko, bukan dari uang receh pengunjung. Pajak parkir sudah ditarik pemerintah,” jelas Manalu.
Menurutnya, masyarakat juga harus diedukasi agar tidak lagi “memberi” kepada jukir di area yang seharusnya bebas pungutan. Bila tidak, regulasi yang bagus pun akan sia-sia. “Perubahan butuh kolaborasi. Kami siapkan payung hukum, pengusaha siapkan fasilitas, warga ikut tertib. Baru masalah ini selesai,” pungkasnya. (kis/beb)
Editor : Indra Zakaria