Aturan Etik Disahkan, DPRD Kaltim Ingin Jadi Teladan dalam Etika dan Integritas

Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 3 Juli 2025 | 12:30 WIB
Rapat Paripurna ke-20 tetapkan Kode Etik dan Tata Beracara BK sebagai langkah penguatan integritas lembaga legislatif.
Rapat Paripurna ke-20 tetapkan Kode Etik dan Tata Beracara BK sebagai langkah penguatan integritas lembaga legislatif.

 

SAMARINDA- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) menjadi peraturan daerah (perda). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dalam rapat paripurna itu juga membahas evaluasi APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, unsur Forkopimda, dan jajaran OPD Pemprov Kaltim.

Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa penetapan regulasi ini merupakan wujud komitmen DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Dengan ketegasan terhadap pelanggaran serta penguatan mekanisme aduan publik, DPRD Kaltim ingin menjadi lembaga legislatif yang tidak hanya produktif secara legislasi, tetapi juga teladan dalam etika dan integritas,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, Subandi, menambahkan bahwa penyusunan regulasi ini merujuk pada sejumlah dasar hukum, seperti Undang-undang (UU) Nomor: 23 Tahun 2014, PP Nomor: 12 Tahun 2018, serta Peraturan DPRD Kaltim Nomor: 1 Tahun 2025.

“DPRD wajib memiliki perangkat aturan internal demi menjaga martabat dan integritas kelembagaan,” ujar Subandi, legislator dari PKS.

Ia menjelaskan bahwa Tata Beracara BK kini mencakup mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang lebih terukur, termasuk batas waktu, tahapan pemeriksaan, hingga upaya mediasi sebagai penyelesaian awal.

Subandi juga menekankan bahwa penyelidikan internal akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan hak membela diri anggota dewan.

“Pengesahan ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah nyata menegakkan disiplin internal dan kepercayaan publik,” tandasnya.
Dokumen Kode Etik yang baru juga memuat penyesuaian redaksional, memperjelas jenis pelanggaran dan menetapkan sanksi moral maupun administratif sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam penegakan etika legislatif.

Dengan aturan yang telah disahkan, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam membangun institusi yang profesional, transparan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi.(adv/dprd/i)

 

Editor : Indra Zakaria