Pembangunan 10 Insinerator di 10 Lokasi Dikhawatirkan Menteri LH, Wali Kota Samarinda Pastikan Aman

Redaksi • Dipublikasikan Senin, 7 Juli 2025 | 10:00 WIB
Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol ke TPA Sambutan pada Kamis lalu. (IST)
Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol ke TPA Sambutan pada Kamis lalu. (IST)

 

SAMARINDA- Sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) belakangan ini memang banyak disorot. Terlebih dengan adanya aturan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini semakin mempertegas larangan open dumping atau pembuangan sampah di lahan terbuka.

Namun di tahun ini Pemkot Samarinda memang tengah berancang-ancang untuk membangun insinerator di 10 lokasi, termasuk di TPA Sambutan. Namun rencana ini rupanya masih abu-abu mendapat restu dari Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq.

Sekalipun menggunakan teknologi canggih, namun dampaknya terhadap lingkungan akibat pembakaran sampah tersebut tetap dianggap berisiko. Sebab insinerator berskala kecil pun berpotensi menghasilkan zat beracun seperti dioksin dan furan akibat pembakaran yang tidak sempurna. Dua senyawa ini dikenal sebagai zat karsinogenik yang bisa mengancam kesehatan manusia secara serius.

“Zat seperti ini sangat halus, tidak bisa disaring dengan masker biasa. Dibutuhkan masker N95 untuk mencegah terhirupnya zat tersebut,” kata Hanif dalam penjelasannya belum lama ini saat meninjau TPA Sambutan.

Menurutnya, pembakaran limbah seharusnya dilakukan dalam sistem tertutup dengan suhu yang stabil. Ia menambahkan bahwa fluktuasi suhu selama proses pembakaran justru meningkatkan risiko pelepasan zat berbahaya ke udara. “Stabilitas suhu adalah kunci. Proses pembakaran yang tidak konsisten justru memperbesar kemungkinan munculnya dioksin,” ujarnya.

Meski menyuarakan kekhawatiran, Hanif tidak menolak seluruh penggunaan insinerator, asalkan teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau teknologinya bisa menjamin emisi sesuai standar lingkungan, tentu bisa digunakan. Tapi kenyataannya, mayoritas insinerator kecil di Indonesia belum mencapai itu,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini Wali Kota Samarinda Andi Harun, memberikan klarifikasi bahwa teknologi insinerator yang akan digunakan di Samarinda berbeda dari model konvensional yang menjadi perhatian kementerian. Ia menyebut bahwa sistem yang akan diterapkan bukan sistem pembakaran terbuka dengan cerobong asap, melainkan pirolisis sebuah metode pengolahan limbah secara termal dalam ruang tertutup tanpa oksigen. Metode ini diklaim dapat meminimalisasi polusi udara dan dirancang untuk memenuhi standar emisi lingkungan.

“Yang menjadi perhatian pak menteri adalah sistem insinerator skala kecil dengan cerobong. Tapi sistem yang kami siapkan di Samarinda tidak seperti itu,” tegas Andi Harun. Ia juga mengingatkan bahwa polemik penggunaan insinerator bukan hal baru di sejumlah daerah lain. Terlebih selama ini memang banyak penolakan warga kerap muncul karena suhu pembakaran yang tidak stabil dan potensi pencemaran udara.
“Banyak konflik di daerah lain terjadi karena suhu pembakaran fluktuatif dan cerobong asap menghasilkan emisi tak terkendali. Inilah yang membuat masyarakat resah, dan jadi perhatian kementerian,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tetap berpegang pada seluruh regulasi dan pedoman teknis dari pemerintah pusat dalam urusan pengelolaan sampah.

Ia memastikan bahwa pihak penyedia teknologi yang akan digunakan telah memberikan jaminan bahwa sistem tersebut ramah lingkungan, efisien, dan telah lolos uji emisi. “Teknologinya sudah teruji, hemat bahan bakar, dan tidak menghasilkan polusi berlebih. Kami pastikan semua syarat lingkungan yang ketat akan dipenuhi,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id