SAMARINDA - Hingga saat ini, kawasan kumuh di Kota Samarinda masih menyisakan lahan sekitar 26 hektare. Lahannya tersebar di setiap kecamatan sesuai dengan kesepakatan kelompok kerja (pokja) dari gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Samarinda.
Sebelumnya telah dijelaskan sesuai dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), ada tujuh indikator yang bisa dilihat diantaranya jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau (RTH). Sehingga masing-masing OPD, semestinya memiliki kegiatan tersendiri dalam upaya mengurangi kawasan kumuh di kota ini.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tengah menyiapkan skema penataan permukiman padat tanpa penggusuran, melalui program konsolidasi tanah. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang kerap diikuti dengan relokasi, program ini dirancang agar warga tetap tinggal di lokasi semula. Rumah-rumah akan ditata ulang secara menyeluruh, disesuaikan dengan rencana tata ruang, dan dilengkapi infrastruktur dasar yang selama ini tidak tersedia secara memadai.
Samarinda Seberang menjadi kawasan pertama yang dipilih untuk uji coba. Saat ini, program masih dalam tahap studi kelayakan sejak April lalu. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda melalui Plt Kepala Bidang Permukiman Disperkim Samarinda, Riski Aprilian menargetkan studi ini rampung pada Oktober mendatang.
“Hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi wali kota untuk mengambil keputusan, termasuk soal skema pembangunan dan penataan sosialnya,” ujar Riski. Tiga kelurahan di Samarinda Seberang masuk dalam fokus kajian, yakni Kelurahan Masjid (1,2 hektare), Kelurahan Tenun (0,7 hektare), dan Kelurahan Baqa (0,6 hektare). Ketiganya masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh aktif berdasarkan pemetaan terakhir.
Melalui pendekatan konsolidasi tanah, penataan tidak dilakukan dengan menggusur rumah warga dan memindahkannya ke tempat lain. Sebaliknya, rumah-rumah akan dibongkar dan dibangun kembali di atas lahan yang sama, namun dengan penataan ulang agar kawasan dapat menyediakan fasilitas umum yang layak.
“Semua itu tidak bisa terwujud kalau penataan tetap mengikuti kondisi sekarang yang terlalu padat dan tidak beraturan,” jelas Riski.
Meski tidak menggusur, pendekatan ini tetap menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah soal penyesuaian batas dan luas tanah warga. Sebab, dalam konsolidasi tanah, sebagian lahan pribadi akan dialokasikan untuk kepentingan bersama. Ini kerap menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Ke depannya memang memerlukan proses dialog, karena tidak semua orang siap rumahnya dibongkar, walaupun dibangun kembali di tempat yang sama,” katanya. Menurut Riski, pemerintah kota ingin menjadikan program ini sebagai contoh bahwa penataan kawasan kumuh bisa dilakukan tanpa penggusuran, dan tetap mengutamakan hak warga atas tempat tinggal. Ia menambahkan, penataan kawasan kumuh selama ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah kota, tapi juga melibatkan peran pemerintah provinsi dan pusat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan dukungan warga menjadi kunci agar program ini bisa berjalan berkelanjutan. “Yang kami upayakan adalah perubahan menyeluruh, dan itu butuh kerja sama semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut,” pungkas Riski.(*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id