SAMARINDA- Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) Lembaga Administrasi Negara menggelar ekspose Policy Paper bertajuk “Optimalisasi Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Daerah” pada Senin, 7 Juli 2025.
Acara ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom dan juga disiarkan melalui kanal YouTube, dengan total partisipan mencapai lebih dari 600 peserta.
Ketimpangan antar daerah dalam akses dan kualitas layanan kesehatan masih menjadi salah satu tantangan signifikan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Deputi Bidang Peningkatan Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Agus Sudrajat, menyebutkan bahwa ketimpangan kesejahteraan dan aksesibilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, menjadi persoalan krusial yang perlu segera diatasi.
“Ketimpangan ini memengaruhi pemerataan pelayanan dasar masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan yang bermutu,” ujar Agus saat membuka webinar yang membahas penguatan kebijakan kesehatan di daerah. Ia menjelaskan, untuk menjawab tantangan tersebut, LAN memandang perlu melakukan telaah kebijakan melalui penyusunan kertas kerja kebijakan (policy paper). Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan kesehatan dalam rangka optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah.
Pendekatan dalam penyusunan policy paper ini dilakukan melalui survei terhadap 2.677 responden yang terdiri atas pengguna dan penyedia layanan kesehatan di 38 provinsi di Indonesia. Survei tersebut membagi daerah dalam tiga kategori berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), yakni Daerah dengan IPKM Rendah, Sedang, dan Tinggi.
Secara umum, hasil survei menunjukkan kesamaan pandangan antara penyedia dan pengguna layanan kesehatan. Keduanya sepakat bahwa transformasi layanan primer (penguatan Puskesmas & Posyandu) menjadi isu strategis yang masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Dalam paparannya, Rustan, Analis Kebijakan Ahli Madya Pusjar SKPP LAN, mengungkapkan bahwa wilayah dengan IPKM rendah menilai akses terhadap layanan kesehatan sebagai hambatan terbesar. Isu ini bahkan dinilai hampir setara pentingnya dengan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. “Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan, transportasi medis, dan kedekatan geografis dengan fasilitas kesehatan menjadi persoalan struktural utama yang harus segera diatasi,” ujar Rustan
Ditinjau dari aspek keterlibatan swasta dalam mendukung pelayanan kesehatan, sebanyak 827 responden atau 51% menyebut peran sektor swasta masih sangat terbatas. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah dengan IPKM rendah. Temuan tersebut mencerminkan bahwa meskipun sektor swasta memiliki potensi besar untuk mendukung fasilitas kesehatan, kehadirannya di berbagai daerah, khususnya pada tingkat layanan primer, masih belum optimal dan belum merata.
Selain memberikan penilaian, survey juga mengajak responden untuk memberi masukan terhadap aspek apa yang perlu diperbaiki agar SDM kesehatan di Puskesmas, RSUD, dan Posyandu jadi lebih baik. Dari sudut pandang Penyedia layanan lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Hal ini disertai dengan alasan bahwa beban kerja tinggi, tenaga terbatas, lokasi terpencil, serta banyak nakes merangkap tugas administrasi dan operasional. Adapun dari perspektif publik lebih berfokus pada penguatan kompetensi dan akses. Publik menilai kualitas layanan dari sikap, keterampilan, dan hasil pengobatan masih perlu diperkuat.
Untuk menjawab tantangan akses dan kualitas layanan kesehatan primer yang masih timpang di berbagai wilayah, Policy Paper ini menawarkan beberapa rekomendasi strategi kebijakan umum, seperti gerakan Nasional Layanan Primer Berkualitas (GEN PRIMA), menjadikan tata layanan kesehatan primer sebagai indikator penilaian dalam pemberian penghargaan Kabupaten dan Kota Sehat, Remote Supervisor, Kemitraan Layanan Primer, Skema Health Fellowship, Peta Jalan Transformsi Layanan Primer, Alokasi Anggaran Afirmatif serta Penguatan Literasi Digital Masyarakat.
Selain itu, juga disusun strategi kebijakan khusus berdasarkan kategori IPKM, yang dirancang untuk menyesuaikan intervensi dengan tingkat perkembangan dan permasalahan kesehatan masing-masing wilayah, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Hadir sebagai pembahas dalam kegiatan tersebut Rivani Noor, Ketua Tim Kerja Mutu Puskesmas dari Kementerian Kesehatan, Harry Alfredo, Analis Kebijakan dari KemenPAN-RB, serta Nurul Komariah dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Ketiga pembahas memberikan apresiasi terhadap Policy Paper yang telah disusun. Mereka sepakat bahwa dokumen tersebut dapat menjadi pengayaan sekaligus masukan penting bagi kebijakan layanan kesehatan primer ke depan. Kebijakan nasional dinilai perlu terus diselaraskan dengan kebutuhan riil di tingkat daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
Editor : Indra Zakaria