Ada Keluhan Masalah Seragam dan Tes Psikologi di SMP Negeri di Samarinda, Wali Kota Langsung Bertindak

Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 17 Juli 2025 | 10:46 WIB
Setelah mendapat laporan dari masyarakat, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung mendatangi SMP 8 Samarinda Seberang, Rabu (16/7/2025). (MELI/SAPOS)
Setelah mendapat laporan dari masyarakat, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung mendatangi SMP 8 Samarinda Seberang, Rabu (16/7/2025). (MELI/SAPOS)

 

SAMARINDA- Memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), persoalan pendidikan di Kota Samarinda tak henti menjadi sorotan. Setelah persoalan buku penunjang mulai redam karena sudah ditanggung APBD Kota Samarinda, nyatanya masih banyak laporan masyarakat yang tertekan dengan biaya di luar buku.

Aduan ini ditemukan di SMP Negeri 8 Samarinda Seberang. Indikasi pengadaan seragam dan perlengkapan siswa baru akhirnya mencuat. Salah satu orang tua siswa yang dirahasiakan namanya mengungkapkan dari pihak koperasi sekolah justru menyodorkan sejumlah biaya tambahan, seolah menjadi kewajiban untuk segera dibayar.

Diantaranya tes psikologi, seragam sekolah atribut dan kelengkapan lainnya yang jika ditotal mencapai Rp1,3 juta. Meski demikian orang tua siswa tersebut mengaku tak ingin mempermasalahkan biaya untuk seragam sekolah karena memang hal ini menjadi kewajiban orang tua “Ini saya baru tahu ada tes psikologi di dalam brosur sampai Rp150 ribu,” ujarnya.

Menurutnya untuk tes psikologi sendiri sebenarnya tidak harus atau menjadi kewajiban. Sebab sudah banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, setiap menjelang tahun ajaran baru. 

Keresahan ini pun sampai di telinga Wali Kota Samarinda Andi Harun. Orang nomor satu di Samarinda itu pun langsung menindaklanjuti temuan ini dengan mendatangi sekolah tersebut. Usai melakukan konfirmasi dengan pihak sekolah, ia pun meminta persoalan ini segera dilakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya terhadap dugaan pengadaan perlengkapan sekolah yang dianggap membebani orangtua siswa.

“Kami ingin semua pembenahan ini tidak menyalahkan pihak sekolah begitu saja, tapi juga tidak membiarkan beban ditanggung orangtua,” tegasnya, Rabu (16/7/2025). Pemkot Samarinda juga akan menerbitkan aturan resmi yang mengatur mekanisme pengadaan seragam dan atribut sekolah, termasuk batasan harga di koperasi. Sebab dirinya meyakini untuk seragam dan atribut sekolah tidak boleh diwajibkan beli di koperasi.

“Masyarakat harus diberi pilihan. Tapi simbol seperti logo atau papan nama memang harus ada dan disiapkan sekolah,” jelasnya. Andi Harun juga menyoroti keuntungan koperasi sekolah yang tidak boleh berlebihan. Sehingga jika ke depannya ada pihak yang meraup keuntungan pribadi, akan segera ditindak.

“Koperasi boleh ambil untung, tapi jangan sampai dilipatgandakan sehingga muncul persepsi negatif dari masyarakat,” paparnya.

Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda diberi waktu sepekan untuk merampungkan identifikasi dan merumuskan rekomendasi. Rencananya, regulasi baru akan dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan (SK) agar semua sekolah memiliki acuan yang seragam dan transparan.

Sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP 8 Samarinda Seberang, Satuna, membantah pihaknya telah memulai penjualan seragam. Sebab saat ini pihaknya masih melakukan MPLS. “Sampai sekarang belum ada instruksi dari dinas, jadi kami menunggu,” ujarnya saat ditemui di sekolah.

Terkait tes psikologi yang dijalankan sekolah, Satuna menyebut hal itu adalah inisiatif yang diteruskan dari tahun sebelumnya karena dinilai memberi manfaat bagi proses belajar siswa. Tes dilakukan oleh tim profesional dari lembaga psikologi yang berkantor di Samarinda.

“Setiap kelas dites langsung oleh tim. Dari pagi sampai hampir jam 12 siang, tanpa jeda panjang agar hasilnya akurat. Anak-anak bahkan diminta membawa air minum agar tidak terganggu saat tes berlangsung,” jelasnya. Tes ini, menurutnya, mencakup minat, IQ, dan pola belajar siswa yang hasilnya akan dibagikan ke orangtua dan guru. “Kita bisa tahu siapa siswa yang ‘slow burner’, anak yang mungkin lebih lambat memproses, tapi bukan berarti tidak mampu. Jadi, guru punya acuan untuk memperlakukan siswa secara tepat di dalam kelas,” imbuhnya.

Diketahui, jumlah siswa baru di SMP 8 tahun ini mencapai 374 orang dari total 1.083 siswa aktif. Mayoritas siswa baru ini menjadi sasaran pengadaan perlengkapan sekolah, termasuk seragam, atribut, dan keperluan lain yang sering kali dijual lewat koperasi sekolah.

Namun saat disinggung soal harga perlengkapan di koperasi yang kerap disebut lebih mahal dibanding pasaran, Satuna enggan memberi banyak tanggapan. “Itu saya skip dulu. Koperasi bukan di bawah wewenang saya. Saya hanya menangani kurikulum dan pembelajaran. Koperasi memang ada di lingkungan sekolah, tapi operasionalnya bukan tanggung jawab kami,” pungkasnya. (hun/nha)

Editor : Indra Zakaria