Ada Tes Psikologi Seharga Rp150 Ribu di Sekolah di Samarinda, Kadisdik: Sekolah Jangan Buat Gaduh!

Redaksi • Dipublikasikan Jumat, 18 Juli 2025 | 13:30 WIB
Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin
Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin

SAMARINDA - Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah keluhan kembali mencuat terkait dugaan pungutan tambahan di sekolah negeri. Salah satu yang ramai dibicarakan terjadi di SMP Negeri 8 Samarinda Seberang, di mana orang tua siswa mengaku diminta membayar sejumlah biaya di luar kebutuhan standar pendidikan, termasuk untuk tes psikologi senilai Rp150 ribu.

Padahal, beban orang tua siswa pada tahun ini sudah sedikit berkurang berkat pengadaan buku Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang telah ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Namun, munculnya biaya tambahan di luar kebutuhan pokok seperti seragam dan atribut kembali memicu pertanyaan publik.

Salah seorang wali murid mengungkapkan bahwa total biaya masuk untuk siswa baru di sekolah tersebut bisa mencapai Rp1,3 juta. Biaya itu disebut berasal dari koperasi sekolah, mencakup perlengkapan seragam, atribut, dan tes psikologi.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menilai tes psikologi bagi siswa SMP tidak memiliki urgensi. Ia menyebut kebijakan itu tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan di jenjang menengah pertama.

“Itu seperti dibuat-buat saja. Esensinya tidak penting. Anak-anak kan sudah diterima dan mendapat kelas juga,” ujar Asli saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025). Menurutnya, tes psikologi biasanya dilakukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, atau untuk keperluan khusus seperti asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk siswa SMP reguler, tes semacam itu dianggap belum diperlukan.

Terkait pembelian perlengkapan sekolah melalui koperasi, Asli juga menegaskan bahwa koperasi bukan satu-satunya pilihan. Sekolah, kata dia, tidak boleh memaksa orang tua untuk membeli perlengkapan hanya di koperasi sekolah.

“Namanya koperasi itu ada legalitas dan regulasinya, tapi jangan dikondisikan. Kalau orang tua mau beli di koperasi silakan, tidak pun tidak masalah. Jangan sampai dipaksa,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak mempermasalahkan siswa baru yang belum memiliki seragam lengkap. Dinas sudah memberi arahan bahwa siswa yang masih mengenakan seragam SD karena belum mampu membeli seragam baru tetap diperbolehkan mengikuti pelajaran.

“Tidak boleh ditolak, tidak boleh diberi sanksi. Biarkan saja mengalir. Ini bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan setiap tahun. Dari dulu juga begitu,” imbuhnya. Asli juga menyinggung polemik serupa tahun sebelumnya yang muncul karena perbedaan tafsir soal pengadaan buku penunjang. Kini, seluruh kebutuhan buku pelajaran sudah ditanggung Pemkot Samarinda melalui APBD.

“Jangan menciptakan kegaduhan baru yang tidak perlu dan tidak ada esensinya. Kalau memang ingin serius soal tes, sekalian saja tes narkoba. Tapi kan biayanya mahal, dan kita belum sanggup,” tutupnya. (hun/beb)

 

Editor : Indra Zakaria