Sempat Menghambat Pembangunan Terowongan Samarinda, 8 Bangunan Akhirnya Dibebaskan

Redaksi • Dipublikasikan Senin, 21 Juli 2025 | 12:00 WIB
Bangunan di atas terowongan sisi inlet, segera dibongkar untuk mendukung penanganan longsor terowongan. (MELI/SAPOS)
Bangunan di atas terowongan sisi inlet, segera dibongkar untuk mendukung penanganan longsor terowongan. (MELI/SAPOS)

 

SAMARINDA- Penyelesaian pembangunan terowongan yang membelah Jalan Sultan Alimuddin-Kakap terus mendapat sorotan. Terlebih proyek ambisius pertama di Samarinda ini sudah menghabiskan anggaran Rp395 miliar yang dikebut menggunakan skema Multi Years Contract (MYC).

Di balik anggaran yang fantastis, tetap saja kejadian longsor pada Mei lalu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Persoalan ini pun benar-benar menjadi catatan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Saat kejadian ini berlangsung pada Mei lalu, nyatanya di area pengerjaan juga masih ada 8 bangunan milik masyarakat yang belum diamankan. Meski tidak terkena dampak, namun bangunan itu sudah semestinya masuk dalam kegiatan pembebasan lahan sebelumnya proyek ini berlangsung.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Samarinda Neneng Chamilia Santi mengatakan upaya pembebasan lahan telah dilakukan oleh pihaknya, sebelum kejadian longsor itu terjadi. Hanya saja dari pemilik bangunan saat itu belum bersedia.

Namun saat ini dipastikan bangunan tersebut sudah dalam kondisi kosong, karena upaya pembebasan lahan sudah mencapai kesepakatan. “Sudah kami ganti rugi jagi itu clear, saat ini masih proses pembersihan bangunan,” ujar Neneng belum lama ini.

Dirinya mengakui dalam urusan pembebasan lahan memang harus dilakukan secara persuasif kepada masyarakat. Ke depannya setelah 8 rumah itu dibongkar, proses pelandaian baru bisa dilakukan. Sebab kegiatan ini juga masuk dalam penanganan longsor pada sisi inlet terowongan, tepatnya dari sisi Jalan Sultan Alimuddin.

Selebihnya ia mengakui, kejadian longsor pada sisi inlet memang sebelumnya telah diprediksi. Terlebih saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, rentan terjadi kerontokan pada bagian lereng terowongan.

“Untuk itu, kami sudah melakukan survei termasuk meminta saran dari ahli geologi dan BPBD,” tuturnya. Tak heran ke depannya pihaknya akan menganggarkan kembali sebanyak Rp39 miliar dalam upaya mitigasi bencana. Rencana itu telah disesuaikan dengan rekomendasi dari Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS) Kementerian Pekerjaan Umum serta tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB). “Kami sudah konsen terhadap penangan longsor itu termasuk langkah mitigasi untuk kini dan jangka panjangnya,” pungkasnya. (hun/nha)

 

Editor : Indra Zakaria