Dideadline 17 Hari untuk Bayar UKT, Mahasiswa UINSI Bilang Resah dan Tak Realistis

Redaksi • Dipublikasikan Senin, 21 Juli 2025 | 13:17 WIB
Ketua Dema Fakultas Syariah UINSI, Galang Abiyu.
Ketua Dema Fakultas Syariah UINSI, Galang Abiyu.

SAMARINDA- Kebijakan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda yang memberikan tenggat waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya 17 hari serta ancaman sanksi cuti otomatis bagi mahasiswa yang terlambat membayar, menimbulkan keresahan besar di kalangan mahasiswa.

Alih-alih menjadi motivasi, kebijakan ini justru menambah tekanan psikis dan ekonomi bagi mahasiswa yang bahkan sudah berjuang keras di tengah tantangan kehidupan kampus dan kondisi ekonomi keluarga yang tak selalu stabil.

Ketua Umum DEMA Fakultas Syari’ah Galang Abiyu menyampaikan bahwa deadline pembayaran UKT yang sangat singkat sama sekali tidak realistis. "Tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga mampu, bahkan banyak yang harus bekerja paruh waktu atau membantu ekonomi keluarga. Kebijakan ini seolah-olah menutup mata terhadap kondisi sosial ekonomi mahasiswa yang beragam," katanya.

Ia berpendapat, dalam hal ini pihak rektorat terlihat lebih memilih kenyamanan administrasi daripada berempati kepada mahasiswanya sendiri. “Sanksi cuti otomatis yang diberlakukan jika terlambat membayar UKT adalah bentuk hukuman yang tidak berperikemanusiaan. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang memberikan kesempatan seluas-luasnya, bukan justru memasang “jerat maut” bagi mereka yang terkendala dana. Sanksi tersebut berpotensi besar menyebabkan mahasiswa terpaksa berhenti kuliah bukan karena mereka malas atau tidak disiplin, melainkan karena terjegal oleh aturan yang tidak fleksibel,” beber dia.

Lebih jauh dikatakannya, keputusan Rektorat ini juga mengabaikan prinsip musyawarah dan partisipasi mahasiswa. Kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mahasiswa seharusnya didiskusikan secara terbuka. “Jajaran Rektorat, seharusnya memberikan ruang dialog antara mahasiswa dan pihak universitas agar peraturan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan dan kenyataan di lapangan, bukan sekadar untuk memenuhi target administrasi kampus. Saya bersama teman-teman mahasiswa meminta pihak rektorat dapat memperpanjang pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang belum bisa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan waktu yang sudah ditentukam,” tegas Galang.

Ia menjelaskan, pada akhirnya, kampus bukan sekadar mesin pencetak ijazah, melainkan rumah kedua yang seharusnya memperhatikan dan melindungi seluruh penghuninya, terutama mahasiswa. Pengelolaan UKT harus lebih humanis, dengan memperhatikan keberagaman kondisi mahasiswa dan menawarkan solusi seperti perpanjangan waktu, keringanan, atau kebijakan cicilan. Kesempatan akses pendidikan yang adil wajib dijaga oleh kampus, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh mahasiswanya.

Sementara itu Wakil Rektor UINSI Bidang Kemahasiswaan menjelaskan, keputusan yang dibuat oleh kampus terkait UKT sangat penting untuk menjaga kelancaran administrasi kampus. “Ini bukan persoalan tahun ini saja, seharusnya mahasiswa bisa mengambil pelajaran pembayaran UKT ini dari tahun ke tahun dan bisa mempersiapkannya dari jauh-jauh hari agar urusan adminitrasi akademik kemahasiswaan itu tidak terhambat,” ujar Wakil Rektor UINSI di Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. H. M. Tahir, M.M. (galangabiyu)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co