Koperasi Sekolah Sudah Memonopoli, Regulasi Baru Disusun

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 23 Juli 2025 | 10:16 WIB
Anhar
Anhar

SAMARINDA- Dominasi koperasi sekolah dalam penyediaan kebutuhan siswa kembali menjadi sorotan serius. Mulai dari seragam, atribut sekolah, hingga pungutan tambahan seperti tes psikologi, semua dikendalikan oleh koperasi sekolah tanpa kontrol yang memadai.

Meski tidak semua sekolah menghadapi kasus yang sama, namun permasalahan ini terus terjadi setiap tahun. Hal ini telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Persoalan ini dianggap bukan semata soal mahalnya biaya, melainkan praktik yang menyerupai monopoli. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai hal tersebut tak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa regulasi yang tegas. Ia menyebut pemerintah terlalu lambat dalam merespons persoalan yang sejak lama dirasakan masyarakat.

“Nasi sudah jadi bubur, baru sekarang mau diatur. Orang tua siswa tidak diberi ruang untuk memilih, semua dipaketkan oleh koperasi,” ungkapnya, Selasa (22/7/2025). Anhar menyayangkan belum adanya cetak biru (blueprint) pendidikan di Kota Samarinda, khususnya yang mengatur hal-hal mendasar seperti tata kelola pembiayaan di sekolah. Menurutnya, pendidikan adalah sektor vital yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Masalah pendidikan ini tidak bisa ditangani sekadar seremonial atau proyek-proyek cantik seperti Teras Samarinda,” tegasnya. Menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini yaitu kejelasan dan kepastian bahwa pendidikan bisa diakses tanpa tekanan biaya tersembunyi. Pemkot Samarinda memang disebut tengah menyusun surat edaran yang akan mengatur standar harga koperasi di semua sekolah.

Namun Politikus PDIP ini menilai langkah itu belum cukup. Anhar menekankan pentingnya keberpihakan anggaran untuk langsung meringankan beban orang tua siswa.

“Waktu pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran kemarin, seharusnya ada pembicaraan serius soal ini. Minimal untuk meng-cover biaya seragam siswa dari keluarga tidak mampu,” ujarnya. Meski demikian, Anhar tetap memberi apresiasi kepada Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, yang dinilainya konsisten hadir dalam setiap rapat bersama DPRD tanpa harus diwakili oleh pejabat di bawahnya. “Setidaknya, ketika ada persoalan seperti ini, kita bisa langsung berdiskusi dan dengar penjelasannya. Itu sikap yang patut dihargai,” pungkasnya. (*)

 

Editor : Indra Zakaria