Wujudkan Provinsi Layak Anak, DPRD Kaltim Minta KPAD Berdiri Mandiri

Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 30 Juli 2025 | 11:30 WIB
M Darlis
M Darlis

SAMARINDA- Upaya menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) terus didorong oleh Komisi IV DPRD Kaltim. Salah satu langkah konkritnya adalah dengan memperkuat kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim agar lebih mandiri dan profesional.

Isu ini menjadi fokus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, KPAD Kaltim, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (21/7/2025).

Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, yang memimpin rapat menekankan bahwa keberadaan KPAD tidak boleh hanya bersifat simbolis, apalagi masih bergantung pada dinas lain.

“Undang-undang mengamanatkan semua daerah memiliki KPAD. Tapi kenyataannya masih setengah jalan. KPAD tidak boleh kalah eksistensinya dibanding lembaga swasta,” ujarnya kepada awak media.

Darlis menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim menginginkan agar KPAD berdiri sebagai lembaga independen di luar struktur DP3A. Ia menyoroti pentingnya kantor sendiri, anggaran operasional terpisah, serta komisioner dengan masa kerja dan penghasilan yang layak.

“Kemandirian itu mencakup struktur sekretariat, staf pendukung, pengelolaan anggaran sendiri, dan penguatan kapasitas SDM,” tegas politisi asal Dapil Samarinda ini.

Ia menyebut bahwa KPAD Kaltim sebelumnya memang dibentuk oleh DP3A, namun kini harus diberikan ruang untuk tumbuh mandiri. Hal ini dinilainya sebagai syarat mutlak jika Kaltim ingin benar-benar mengimplementasikan status Provila.

“Sudah saatnya KPAD tidak lagi di bawah DP3A. Mereka perlu jadi lembaga yang berdiri sendiri agar lebih leluasa menjalankan tugas,” katanya.

Lebih lanjut, Darlis mengungkapkan bahwa kendala klasik yang dihadapi KPAD selama ini adalah minimnya anggaran, keterbatasan personel, dan kesejahteraan komisioner yang belum memadai. “Jangan sampai mereka hanya jadi pelengkap administrasi. Anggaran harus dikelola sendiri dan personelnya juga bisa ditambah dari lima orang agar mereka bisa bekerja optimal,” tambahnya.

Dengan penguatan kelembagaan ini, Komisi IV berharap KPAD Kaltim bisa maksimal dalam menjalankan fungsi pencegahan, pendampingan, serta advokasi terhadap kasus kekerasan anak di wilayah Kalimantan Timur.(adv/dprd/i)

 

Editor : Indra Zakaria