SAMARINDA- Terkait dengan dugaan penambangan ilegal di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang sudah berproses, Tim Advokasi KHDTK Unmul bersama LKBH Fakultas Hukum Unmul menegaskan akan mengawal terus kasus ini hingga proses penyelidikan dan penuntutan perkara ini. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers yang dilaksanakan Rabu (30/7).
"Tim Advokasi KHDTK Unmul, LKBH FH Unmul akan terus mengawal proses penyelidikan dan penuntutan dalam perkara ini hingga pulih. Lalu dalam dalam Rapat Dengar Pendapat gabungan komisi DPRD Kaltim pada 10 Juli 2025 mengupayakan dalam penanganan kasus ini dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu, jika masih belum ditemukan keadilan ditempuh melalui ranah hukum perdata," kata Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (LKBH FH Unmul), Nur Arifudin.
Selanjutnya, tim advokasi KHDTK Unmul, LKBH FH Unmul sedang melakukan verifikasi berkas valuasi ekonomi yang telah dirincikan oleh tim Fakultas Kehutanan Unmul.
Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, sudah bergulir. Tanggal 3 Juni 2025, perkara dugaan pertambangan tanpa izin di KHDTK Unmul secara resmi naik ke tahap penyidikan oleh Polda Kalimantan Timur. Kemudian tanggal 1 Juli 2025, penyidik telah memeriksa intensif sebanyak 12 (dua belas) orang saksi fakta, 4 (empat) orang saksi ahli yang terdiri dari ahli Kehutanan, ahli dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan ahli hukum pidana.
4 Juli 2025, penyidik telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka inisial R di Rutan Polda Kalimantan Timur. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur, ditemukan adanya permohonan kerjasama penambangan antara tersangka R dan F dari KSU P. Namun kerjasama tersebut belum terealisasi dikarenakan belum terjadi kesepakatan pembayaran yang dipersyaratkan. Tersangka R tidak bisa membayar DP kepada tersangka F sejumlah Rp1,5 miliar.
Mengenai perkembangan perkara, bahwa sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya. Pihak Kepolisian Kalimantan Timur mengkonfirmasi bahwa lokasi pertambangan seluas 3,48 ha dan saat pengecekan lokasi tidak ada kegiatan. Juga telah ditemukan barang bukti 1 unit excavator bermerk Hitachi. Lalu pelaku atas nama R sudah ditahan oleh Polda Kaltim sejak 4 Juli 2025, dan telah
dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan di Rutan Polda
Kaltim.
Pihak Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan telah menerangkan keterangan saksi yang mana terdapat dua orang yang ada di lokasi tersebut merupakan karyawan dari PT. TAA yang mana hasil dari keterangan saksi, Gakkum menerima surat bahwa alat berat dibeli dari PT. AAA dan dari alat berat tersebut ditemukan dengan kode - kode yang sama di PT xxx.
Pihak Gakkumhut telah melakukan pemanggilan saksi - saksi yang bersangkutan, namun tidak memenuhi panggulan dan belum menemukan terduga pelaku. Gakkumhut Wilayah Kalimantan bersama tim gabungan berhasil menangkap 2 tersangka kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklathut Fahutan Unmul.
Tersangka D (42), Direktur PT. TAA, dan Tersangka E (38), Penanggung Jawab alat berat, ditangkap pada Sabtu, 19 Juli 2025 setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polresta Samarinda.
Lebih jauh dia menerangkan, Fakultas Kehutanan sudah melakukan evaluasi ekonomi yang saat ini sedang dalam proses verifikasi oleh Tim Hukum Unmul (LKBH FH UNMUL).
Terkait dengan perkembangan penanganan perkara, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain, melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya pelaku lain, melalui pengumpulan alat bukti tambahan yang mengacu pada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Juga melengkapi berkas perkara secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh unsur terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ditunggunya pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Tahap I) dalam waktu dekat, sebagai bagian dari tahapan proses hukum lanjutan. (*)
Editor : Indra Zakaria