SAMARINDA - Aktivitas pematangan lahan di kawasan tanjakan Jalan Letjen Suprapto, yang dikenal juga sebagai Jalan Pembangunan, makin mendapat sorotan. Alat berat dan truk pengangkut material tampak lalu lalang, menimbulkan debu dan keresahan di lingkungan sekitar.
Awalnya, proyek tersebut terlihat seperti pengerjaan kecil di sebuah gang. Namun kini, lahan yang dikupas semakin luas dan mulai berdampak langsung ke permukiman warga. Komisi III DPRD Samarinda yang menerima laporan warga pun turun langsung ke lokasi pada Selasa (5/8/2025).
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa dampak kegiatan tersebut sudah merusak sejumlah rumah warga. Sedikitnya 10 warga mengaku mengalami kerusakan berupa retakan pada dinding, lantai bergeser, serta pintu rumah yang tidak bisa ditutup akibat tanah yang mulai bergeser.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut bahwa izin pematangan lahan yang dikantongi pihak pelaksana hanya seluas 2.000 meter persegi. Namun, hasil pengukuran di lapangan menunjukkan aktivitas alat berat sudah meluas hingga sekitar 4.000 meter persegi.
“Karena izinnya tidak sesuai, kami berikan teguran keras. Untuk sementara, seluruh kegiatan harus dihentikan sampai izin lengkap dan kejelasan fungsi lahan ditetapkan,” tegas Deni.
Ia juga menyoroti tidak adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun rencana teknis yang jelas. Berdasarkan penelusuran di sistem Online Single Submission (OSS), data peruntukan lahan hanya memuat keterangan umum tanpa informasi spesifik apakah lahan tersebut untuk perumahan, kawasan komersial, atau fungsi lain.
“Kami sudah minta penjelasan dari semua dinas teknis, tapi tidak ada yang bisa memastikan lahan ini akan dipakai untuk apa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Samarinda, Ananta Diro Nurba. Ia menekankan pentingnya kejelasan fungsi lahan sebelum pengerjaan dimulai. Terlebih, jika hasil pengerukan tanah dibawa ke luar lokasi, maka aktivitas tersebut masuk dalam kategori galian C yang izinnya harus dikeluarkan oleh Pemprov Kaltim.
“Kalau belum jelas untuk apa lahannya, maka izinnya harus galian C dulu. Tidak bisa berdiri sendiri begitu saja,” tegas Ananta. Saat ini, DPRD Samarinda meminta agar seluruh aktivitas dihentikan sampai seluruh dokumen legal, teknis, dan lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan.
(hun/beb)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id