Pengamat dari Unmul Soroti Potensi Korupsi di BUMD: Risiko Meningkat Saat Akuntabilitas Lemah dan Diskresi Tinggi

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 6 Agustus 2025 | 11:45 WIB
Herdiansyah Hamzah
Herdiansyah Hamzah

SAMARINDA– Dr. Herdiansyah Hamzah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya potensi praktik korupsi dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam paparannya yang berjudul Manajemen Risiko Tindak Pidana Korupsi di BUMD, ia menekankan bahwa kombinasi kekuasaan monopoli, diskresi yang tinggi, dan lemahnya akuntabilitas menjadi pemicu utama maraknya penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan wewenang di sektor ini.

Mengutip teori klasik dari Robert Klitgaard, Dr. Herdiansyah menjelaskan bahwa korupsi akan tumbuh subur dalam situasi di mana seorang agen memiliki monopoli atas layanan atau keputusan, diberikan diskresi tanpa batas, dan minim pengawasan dari atasan atau publik. Persamaan “Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas” menjadi kerangka analisis yang digunakan untuk membaca realitas birokrasi BUMD saat ini. Dalam konteks ini, BUMD dinilai sebagai episentrum baru korupsi jika tidak segera dilakukan reformasi kelembagaan.

Data Transparency International Indonesia (TII) dalam laporan Transparency In Corporate Reporting (TRAC) BUMD 2023 menguatkan temuan tersebut. TRAC yang dilaksanakan di lima provinsi—yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur—menunjukkan bahwa mayoritas BUMD masih lemah dalam transparansi dan sistem antikorupsi. TRAC menggunakan enam indikator penilaian untuk mengevaluasi tata kelola BUMD, yaitu komitmen antikorupsi, cakupan kebijakan antikorupsi, keterbukaan kebijakan internal, sistem pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, pengaturan interaksi dengan politisi dan pengelolaan CSR, serta program pelatihan dan pemantauan keberlanjutan program antikorupsi.

Salah satu temuan yang dianggap paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan aktor-aktor politik dalam manajemen BUMD atau yang dikenal sebagai Politically Exposed Persons (PEPs). Keterlibatan PEPs sering kali memunculkan konflik kepentingan yang menggerus prinsip-prinsip independensi dan profesionalisme BUMD sebagai entitas usaha milik publik. Dalam struktur yang demikian, kontrol atas pengelolaan keuangan menjadi lemah, sementara keputusan-keputusan strategis lebih sering ditentukan berdasarkan kedekatan politik daripada kepentingan publik.

Sebagai solusi, Dr. Herdiansyah mengajukan pentingnya membangun sistem pencegahan korupsi yang kuat di internal BUMD. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan antikorupsi yang terukur, penerapan code of conduct, penyediaan saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Selain itu, pelatihan reguler dan sistematis bagi pegawai BUMD tentang etika dan integritas menjadi penting untuk mendorong perubahan budaya organisasi yang selama ini permisif terhadap penyimpangan.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan antikorupsi tidak boleh berhenti pada aspek normatif, melainkan harus dilandasi oleh komitmen politik yang kuat dan didukung oleh sistem pengawasan internal yang efektif. Reformasi transparansi dan akuntabilitas di tubuh BUMD bukan hanya soal perbaikan citra, tetapi menjadi keharusan dalam membangun tata kelola perusahaan daerah yang profesional, efisien, dan bebas dari korupsi. (*)

 

Editor : Indra Zakaria