Insinerator Kampung Baqa Segera Dibangun, Tegaskan Lahan Milik Pemkot Samarinda

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 6 Agustus 2025 | 12:30 WIB
Menanggapi aduan warga, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra meninjau permukiman warga yang bakal dibangun insinerator, Senin (4/8/2025). (MELI/SAPOS)
Menanggapi aduan warga, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra meninjau permukiman warga yang bakal dibangun insinerator, Senin (4/8/2025). (MELI/SAPOS)

SAMARINDA - Rencana pembangunan insinerator di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baqa, dipastikan tetap berjalan meski menuai sejumlah keberatan. Lahan yang akan digunakan merupakan aset milik pemerintah, yang selama ini ditempati warga. Proyek ini masuk dalam agenda penataan sistem pengelolaan sampah kota, khususnya di kawasan padat seperti Samarinda Seberang.

Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, menjelaskan bahwa pemanfaatan aset milik Pemkot Samarinda tersebut sejalan dengan ketentuan penggunaan barang milik daerah yang dibiayai melalui APBD. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban mengoptimalkan aset untuk kepentingan publik.

“Dalam hal ini, proyek insinerator yang menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kota kita,” katanya, Senin (5/8/2025).

Aditya menyebut, lokasi yang dipilih telah memenuhi kriteria teknis pembangunan insinerator, mulai dari luas area hingga buffer zone yang akan dihijaukan. Sehingga saat insinerator benar-benar berjalan, dampaknya akan sangat minim ke lingkungan sekitar.

Dari sisi sosial, pihak kecamatan telah melakukan serangkaian pertemuan sejak April lalu untuk memberikan pemahaman kepada warga yang selama ini tinggal di atas lahan tersebut.

“Warga sebenarnya tidak menolak, hanya masih ada keraguan soal status lahan, makanya kami libatkan BPKAD dan Perumdam Tirta Kencana untuk menjelaskan secara teknis,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian warga yang menempati lokasi tersebut merupakan korban kebakaran pada tahun 1993 dan selama ini diberikan ruang tinggal secara sementara oleh pemerintah. Namun, hal itu tidak mengubah status hukum lahan yang tetap tercatat sebagai milik negara.

Di samping itu, pemerintah juga telah menyiapkan uang kerohiman atau bantuan sewa rumah sebesar Rp9 juta per bangunan yang terdampak. “Pemerintah tidak lepas tangan, karena kami sudah menyerap semua aspirasi warga dan terus berkomunikasi dengan DPRD,” ujarnya.

Rencana pembangunan insinerator ini merupakan bagian dari program nasional yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menargetkan insinerator dapat hadir di setiap kecamatan sebagai solusi pengolahan sampah skala lokal.

Sebelumnya, beberapa opsi lokasi sempat dikaji, termasuk area pinggiran sungai dan bekas gelanggang pemuda. Namun, keduanya batal dipilih karena pertimbangan teknis dan keberatan masyarakat. “Setelah seleksi ketat, lahan milik pemerintah di Jalan Hasanuddin inilah yang paling sesuai. Ini bukan keputusan sepihak, tapi melalui proses panjang,” pungkasnya. (hun)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id