SAMARINDA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menerapkan parkir berlangganan menuai keraguan di tengah masyarakat. Meski wacana ini digadang-gadang sebagai solusi untuk menertibkan juru parkir (jukir) liar, banyak pihak pesimis sistem baru ini akan efektif. Pasalnya, praktik pungutan liar (pungli) oleh jukir yang berstatus resmi pun masih kerap terjadi dan sulit dihilangkan.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Didi Zulyani, menyatakan jukir liar akan dilibatkan melalui proses perekrutan dan pembinaan. Namun, pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa meski telah menyetor retribusi resmi, banyak jukir tetap melakukan pungutan tambahan tanpa pengawasan yang jelas.
"Selama ini masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan, bukan aturan. Karena itu, pemetaan dan sosialisasi sangat dibutuhkan," kata Didi. Keraguan publik semakin besar karena pemetaan titik parkir resmi belum dilakukan secara menyeluruh. Tanpa sosialisasi dan pengawasan ketat, masyarakat khawatir skema parkir berlangganan hanya akan menambah kerumitan, di mana mereka harus membayar biaya tahunan namun tetap dipungut biaya parkir harian di lapangan.(*)
Editor : Indra Zakaria