DPRD Kaltim Usulkan Pengadaan Helikopter untuk Distribusi Logistik

Redaksi • Dipublikasikan Sabtu, 9 Agustus 2025 | 09:00 WIB
Hasanuddin Mas
Hasanuddin Mas

SAMARINDA- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk melakukan pengadaan helikopter sebagai solusi pendistribusian bantuan logistik di wilayah yang mengalami krisis pangan.

Menurut Hasanuddin Mas'ud di Samarinda, sejumlah wilayah Kaltim seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu saat ini masih minim akses transportasi khususnya untuk jalur darat. Sehingga saat kondisi krisis pangan terjadi, maka pengiriman bantuan logistik menggunakan jalur alternatif yakni melalui jalur Sungai.

Namun, saat musim kemarau, debit air Sungai juga mulai berkurang, bahkan di sejumlah lokasi air sungai tampak mengering dan berubah seperti daratan. “Situasi dan kondisi ini yang harus dipikirkan, karena jalur alternatif satu- satunya tinggal menggunakan akses udara," kata Hasan.

Menurutnya, pengadaan akses udara seperti helikopter diperlukan untuk mengirim distribusi bantuan pemerintah dengan jangka waktu yang cepat. Bahkan saat kepemimpinan PJ Gubernur Akmal Malik upaya itu pernah dilakukan.

“Saat kepemimpinan Pj Akmal Malik, Pemprov Kaltim, pernah melakukan distribusi logistik menggunakan Helikopter dengan sistem sewa sekitar Rp2 miliar menggunakan pola kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Polda Kaltim dan Pangdam," jelasnya.

Hasan mengatakan, pengadaan Helikopter tersebut tidak hanya menyasar pada distribusi untuk wilayah Kubar dan Mahulu semata, namun dengan target sasaran lebih luas yakni untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Kaltim, yang juga minim akses darat.

Dia juga mengatakan bahwa pengadaan heli tersebut juga tetap harus mempertimbangkan dari sisi pembiayaan dan perawatan. “Harapan saya ide tersebut bisa digaungkan kembali, karena akses ke wilayah terpencil sangat minim kalau ada bencana pasti mengalami keterlambatan," jelasnya.

Menurut Hasan, pembiayaan pengadaan Helikopter tersebut tidak meski menggunakan dana pemerintah, namun bisa dicarikan solusi lain misalnya melalui dana Corporate Social Responsibility ( CSR) dari perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kaltim. (adv/dprd/i)

Editor : Indra Zakaria