Enggan Terseret Kasus Hukum, DPRD Kaltim Minta Transparansi Mekanisme Penyertaan Modal Rp 50 Miliar

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:18 WIB
Sabaruddin Panrecalle
Sabaruddin Panrecalle

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur menegaskan kehati-hatian dalam setiap kebijakan fiskal, khususnya terkait penyertaan modal daerah. Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle melayangkan interupsi dalam rapat paripurna KUA-PPAS 2025, menuntut transparansi penuh atas penyertaan modal sebesar Rp 50 miliar untuk peruda PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Penegasan ini muncul dari kekhawatiran pihak legislatif akan potensi persoalan hukum di kemudian hari, seperti yang terjadi pada kasus program DBON.

“Kami tidak mau terseret dalam pusaran kebijakan yang tidak jelas,” tegas Sabaruddin. Ia menekankan bahwa meskipun penyertaan modal sah, prosesnya harus selaras dengan amanat UU 23 tahun 2014. DPRD secara resmi menolak realisasi anggaran sebelum adanya pemaparan resmi dari Biro Ekonomi, Sekprov, atau pihak MMP mengenai studi kelayakan dan proyeksi bisnisnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan, memastikan setiap kebijakan strategis memiliki landasan yang kuat dan akuntabel.

Sabaruddin berbicara dalam forum paripurna yang seharusnya menjadi momen formal penandatanganan KUA-PPAS 2025 berubah menjadi panggung peringatan keras dari legislatif kepada eksekutif. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panracalle, menggunakan interupsi resmi untuk menyampaikan pesan tegas bahwa DPRD tidak akan mengabaikan prosedur dalam pembahasan anggaran.

Sabaruddin menekankan bahwa persetujuan anggaran, khususnya untuk penyertaan modal sebesar Rp 50 miliar bagi MMP, tidak akan diberikan tanpa pembahasan bersama mitra komisi dan pemaparan studi kelayakan. Sikap ini mencerminkan adanya komunikasi yang kurang ideal antara kedua lembaga. Interupsi ini menjadi penanda bahwa DPRD menuntut adanya dialog dan transparansi yang lebih baik dari pemerintah provinsi, sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi sekadar "stempel" dalam proses penganggaran. Peringatan ini diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan formal dilalui sebelum anggaran strategis ini dijalankan. (adv/dprd/i)

Editor : Indra Zakaria