Wali Kota Samarinda Bantah Anggaran Rp1,48 Triliun Sengaja Mengendap di Bank

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Sabtu, 25 Oktober 2025 | 12:00 WIB
Andi Harun
Andi Harun

SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda menjadi sorotan setelah Bank Indonesia (BI) mencatat adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp1,48 triliun yang mengendap di bank per akhir September lalu. Jumlah fantastis ini memicu dugaan di kalangan masyarakat bahwa pembangunan berjalan lambat, terutama untuk proyek prioritas seperti pengendalian banjir.

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan tegas membantah adanya unsur kesengajaan dalam penundaan penyerapan anggaran. Ia menjelaskan bahwa laporan serapan APBD baru dapat terlihat secara menyeluruh dan final setelah tutup tahun anggaran.

“Saya tegaskan, tidak ada dana yang sengaja mengendap. Mungkin yang terlihat itu karena anggarannya belum tutup tahun,” ujar Andi Harun, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, sebagian besar dana tersebut belum dibayarkan karena masih terikat pada sejumlah proyek pembangunan skala besar yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

Proyek Fisik Masih Berjalan

Andi Harun merinci beberapa proyek besar yang masih berlangsung dan menyerap anggaran cukup besar, di antaranya adalah pembangunan Terowongan Jalan Kakap, perbaikan gorong-gorong di berbagai ruas jalan, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran proyek di lingkungan Pemkot Samarinda dilakukan secara bertahap atau per termin, disesuaikan dengan progres fisik pekerjaan di lapangan.

“Pembayaran proyek itu berdasarkan progres pembangunan. Jadi wajar kalau belum semuanya dibayarkan karena masih berjalan,” tegasnya.

Andi menambahkan, evaluasi total serapan APBD biasanya baru dilakukan secara komprehensif pada pertengahan Desember, sekitar tanggal 15–16 Desember, untuk menentukan besaran sisa anggaran yang belum terserap. Ia menilai, kondisi masih adanya dana di kas anggaran bukanlah hal yang luar biasa, selama kegiatan pembangunan fisik dan administrasi masih berjalan sesuai aturan.

“Memang masih banyak kegiatan fisik yang belum rampung, tapi semua OPD menjalankan tugas sesuai aturan,” pungkasnya, memastikan bahwa dana yang tersimpan di bank daerah murni akibat proses administrasi dan progres pekerjaan yang belum selesai, bukan karena kelalaian. (*)

Editor : Indra Zakaria